RRI.CO.ID, Mahulu - Saat ini masih terdapat kendaraan dinas yang menggunakan pelat luar daerah, seperti plat B, di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut ditemukan berdampingan dengan kendaraan berpelat merah yang sudah terdaftar di Kalimantan Timur.

Keberadaan kendaraan dinas berpelat luar daerah dinilai berdampak pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mahakam Ulu. Pajak kendaraan bermotor yang seharusnya masuk ke kas daerah justru tercatat di daerah asal pelat kendaraan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut. DPRD menilai perlunya langkah tegas dan terukur dari pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi kendaraan.

Ketua Komisi II DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete, menyoroti masih banyaknya kendaraan yang digunakan di lingkungan pemerintahan namun belum terdaftar di Kalimantan Timur. Menurutnya, kondisi ini harus segera dibenahi demi optimalisasi PAD.

Gohen juga menyinggung kendaraan pribadi milik aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja di lingkungan pemerintahan. Ia menilai penggunaan pelat luar daerah oleh ASN mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah.

“Pemerintah harus menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak, termasuk dengan memastikan kendaraan yang digunakan terdaftar di daerah,  keteladanan aparatur menjadi kunci meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujar Gohen, Rabu, 4 Februari 2026.

Selain berdampak pada PAD, penertiban pelat kendaraan dinilai penting untuk tertib administrasi pemerintahan. Data kendaraan yang akurat juga memudahkan pengawasan dan perencanaan kebijakan daerah.

Komisi II DPRD Mahakam Ulu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang kendaraan. “Jika dikelola dengan baik, potensi PAD dari sektor pajak kendaraan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” kata Gohen.