RRI.CO.ID, Sendawar – Aktivitas transportasi sungai di Pelabuhan Melak, Kabupaten Kutai Barat, lumpuh total sejak akhir Januari hingga Minggu, 1 Februari 2026. Puluhan kapal angkutan penumpang dan barang rute Samarinda–Melak–Mahakam Ulu berhenti beroperasi akibat krisis BBM bersubsidi.

Penghentian operasional dipicu aksi mogok massal para nakhoda dan pemilik kapal menyusul terhentinya pasokan BBM jenis solar bersubsidi selama sepekan terakhir. Kondisi ini membuat kapal-kapal besar dan kapal barang tidak dapat berlayar.

Petugas Operasional UPTD Pelabuhan Melak, Hendra, mengatakan hingga kini belum ada kepastian resmi terkait jadwal kembali beroperasinya kapal sungai rute Melak dan Long Bagun.

“Sampai hari ini belum ada informasi resmi dari dinas provinsi terkait jadwal kapal ke Melak dan Long Bagun. Yang beredar hanya informasi di media sosial, tapi kami belum menerima pemberitahuan resmi,” kata Hendra, Minggu sore.

BACA JUGA:

​Administrasi Jadi Kunci Penyaluran BBM Subsidi Kapal Sungai di Kaltim

Meski kapal besar tidak beroperasi, pihak UPTD Pelabuhan Melak tetap menjalankan tugas dengan mengawasi aktivitas speedboat yang masih berlayar.

“Kami tetap bertugas karena masih ada speedboat. Tapi untuk kapal besar atau kapal barang memang belum ada jadwal sama sekali,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan, dampak mogok pelayaran tidak hanya dirasakan masyarakat pengguna jasa transportasi sungai, tetapi juga para pekerja pelabuhan.

“Yang paling dirugikan selain masyarakat adalah buruh pelabuhan. Mereka otomatis kehilangan mata pencaharian karena tidak ada aktivitas bongkar muat,” ucapnya.

BACA JUGA:

​Pasokan BBM Subsidi Tersendat, Angkutan Sungai Mahakam Terhenti Sementara

Sebelumnya, para nakhoda menyatakan tidak sanggup berlayar lantaran belum terbitnya rekomendasi kuota BBM dari BPH Migas untuk tahun 2026. Akibatnya, kapal-kapal tidak memperoleh alokasi solar bersubsidi di SPBU Bungas.

Dampak krisis ini mulai dirasakan secara signifikan. Penumpang terpaksa beralih menggunakan transportasi darat atau travel dengan biaya yang meningkat hingga dua kali lipat. Distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah hulu Mahakam, termasuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu, juga mulai tersendat dan dikhawatirkan memicu kenaikan harga di pasaran.

Sementara itu, pedagang dan buruh angkut di sekitar Pelabuhan Melak kehilangan pendapatan harian akibat terhentinya aktivitas pelayaran.

Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar transportasi sungai sebagai urat nadi perekonomian wilayah ini kembali beroperasi normal.