RRI.CO.ID, Mahulu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu melalui Komisi III berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM). RDP tersebut akan mengundang pihak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) yang beroperasi di wilayah Mahulu.

Rencana RDP ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap ketersediaan dan pendistribusian BBM di daerah perbatasan. DPRD menilai persoalan BBM masih menjadi keluhan utama masyarakat di sejumlah kecamatan.

Wakil Ketua DPRD Mahakam Ulu, Desiderius Dalung Lasah, mengatakan RDP akan menjadi forum untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak APMS. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran BBM di daerah.

“RDP ini kami lakukan untuk menanyakan secara langsung bagaimana mekanisme pendistribusian BBM di Mahulu, DPRD perlu mendapatkan data yang jelas dan akurat dari pihak terkait,” kata Desiderius, Jumat, 30 Januari 2026.

Selain pendistribusian, DPRD juga akan menyoroti kuota BBM yang disediakan untuk setiap APMS. Hal ini dinilai penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

“Kami juga ingin mengetahui berapa jumlah kuota BBM yang diberikan di masing-masing APMS,” ujarnya. Ia berharap informasi tersebut dapat menjadi dasar evaluasi bersama.

Komisi III DPRD Mahakam Ulu menilai RDP ini sebagai langkah awal untuk mencari solusi atas persoalan BBM. Hasil RDP nantinya akan dirumuskan dalam rekomendasi kepada pihak terkait.

DPRD berharap pihak APMS dapat hadir dan bersikap kooperatif dalam forum tersebut. Kerja sama semua pihak dinilai penting demi menjamin ketersediaan BBM yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Mahakam Ulu.