RRI.CO.ID, Sendawar – Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kini menjadi isu utama yang dibahas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pasalnya, kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 187 ribu jiwa ini masih bergantung pada sektor pertambangan sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif tersebut dinilai belum mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meski pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tercatat cukup tinggi, manfaatnya belum dirasakan secara luas karena sektor pertambangan bersifat padat modal dan minim menyerap tenaga kerja.

Kondisi tersebut berdampak pada masih terbatasnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, distribusi pendapatan cenderung terkonsentrasi, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah masih terjadi.

BACA JUGA:

Kurangi Ketergantungan Tambang, Wabup Kubar Dorong Kembangkan Sektor Pertanian

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kutai Barat, Sulhendi mengatakan, akar permasalahan struktural ekonomi dan kemiskinan di Kutai Barat masih didominasi sektor pertambangan yang bersifat padat modal, bukan padat karya.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung eksklusif dan belum mampu mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan. Proses hilirisasi ekonomi pun dinilai belum berjalan optimal.

Hambatan transformasi ekonomi juga muncul dari aspek SDM dan sosial. Kualitas SDM yang masih rendah, rata-rata lama sekolah yang belum memadai, tingginya angka stunting, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (skill mismatch) menjadi tantangan serius.

“Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat terjebak di sektor informal dan rentan terhadap kemiskinan,” katanya dalam acara Forum Diskusi Publik pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Barat Tahun 2027, di aula ATJ Kantor Pemkab Kubar, Senin, 19 Januari 2025.

BACA JUGA:

Bupati Kutai Barat Ajak Sektor Swasta Bersinergi Entaskan Kemiskinan

Menurutnya, dari sisi daya dukung wilayah, kualitas infrastruktur dan konektivitas dinilai masih belum memadai. Permasalahan jalan rusak, wilayah blank spot jaringan komunikasi, keterbatasan akses pasar, hingga isolasi sejumlah kawasan menghambat produktivitas ekonomi dan memperkuat munculnya kantong-kantong kemiskinan.

Kapasitas tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan. Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinilai belum maksimal. Selain itu, perencanaan pembangunan yang belum tepat sasaran serta inefisiensi anggaran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Bappeda Litbang mencatat, meskipun pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,5 persen, capaian tersebut belum sepenuhnya inklusif dan merata. Pertumbuhan masih didominasi sektor pertambangan sehingga manfaatnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat, Florensius Steven, menambahkan, tingginya pertumbuhan ekonomi belum berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran.

“Pertumbuhan ekonomi kita memang cukup tinggi, namun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran masih terbatas. Ini menunjukkan masih adanya ketimpangan yang perlu segera diatasi,” ujarnya.

Ia menilai, struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor ekstraktif menyebabkan distribusi pendapatan cenderung terkonsentrasi dan tidak mengalir hingga ke lapisan masyarakat bawah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BACA JUGA:

Angka Kemiskinan Kutai Barat Relatif Tinggi, Ini Penyebabnya

Sementara Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menegaskan sektor pertanian harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat sektor pertambangan bersifat terbatas dan tidak terbarukan. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan terarah.

“Perencanaan ke depan harus benar-benar terukur dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Setiap perangkat daerah harus fokus sesuai peran dan segmennya agar target pembangunan dapat tercapai,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan pihak swasta. Menurutnya, penyediaan lapangan kerja dan kebijakan upah yang layak menjadi kunci agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan.

“Kegiatan perencanaan seperti ini sangat strategis dan penting untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.