KBRN Sendawar: Bupati Kutai Barat, FX. Yapan, kembali mengungkapkan keprihatinannya terkait kerusakan jalan nasional dan provinsi di wilayahnya. Yapan menilai jalan provinsi lebih memprihatinkan dibandingkan jalan kabupaten. Hal itu dilaporkan FX.Yapan saat dialog dengan penjabat Gubernur kaltim, Akmal Malik, serta anggota DPR dan DPD RI di gedung ATJ kantor bupati Kubar, Selasa (14/1/2025).

“Jalan menuju kampung dan kecamatan di Kutai Barat sudah 65 persen dirigid beton, tapi jalan yang menuju ibu kota provinsi yang rusak berat. Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat Kutai Barat untuk mengurangi cost dan urat nadi ekonomi masyarakat menuju ibu kota provinsi,” katanya.

Yapan menambahkan, setiap kali pejabat melakukan kunjungan kerja, jalan-jalan tersebut biasanya diperbaiki sementara, namun kembali rusak dalam beberapa hari. Kendaraan dengan tonase melebih kapasitas jalan disebut-sebut jadi penyebab jalan cepat rusak.

“Yang bikin rusak ini karena truk-truk besar, termasuk truk tambang koridor, tambah rusak. Saya sudah berulang kali melapor tapi belum diperbaiki seluruhnya,” ucap Yapan dalam acara yang juga dihadiri anggota DPD RI, Yulianus Henock serta anggota Komisi VI DPR, Syarifah Suraidah.

Dalam pertemuan itu, Yapan mengutarakan harapannya agar kunjungan Penjabat Gubernur dan anggota DPR-DPD RI membawa perubahan nyata bagi Kutai Barat.

“Semoga kunjungan ini memberikan motivasi dan solusi bagi masyarakat Kutai Barat. Jangan lupa kami di sini setelah kembali ke Jakarta,” katanya.

BACA JUGA:

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Nasional di Kutai Barat

Mengakhiri laporannya, Yapan menyelipkan humor tentang berburu rusa yang ternyata terjebak perangkap. Cerita ini ia analogikan sebagai peringatan bagi para wakil rakyat agar benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengejar kepentingan sesaat.

“Jangan sampai kita menembak rusa yang sudah terjerat. Artinya, jangan hanya fokus pada apa yang terlihat mudah, tetapi perhatikan juga yang penting,” ujarnya.

Sementara Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik tak menampik kondisi tersebut. Untuk itu ia mengajak rombongan anggota DPR dan DPD RI melihat langsung kondisi yang terjadi.

Selain itu yang menjadi kendala utama adalah minimnya anggaran, sehingga kebijakan pemerintah adalah mendatangkan investasi ke daerah.

“Kontribusi APBD-APBN itu hanya 14,5 perses terhadap perekonomian, makanya kita harus dukung adalah mendorong kebijakan yang mendatangkan investasi. Inilah gunanya intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan. Jadi kalau permintaan pak Bupati nanti bikin jalan, itu persoalan kecil. Yang kita dorong adalah masuk dulu investasi,” ujar Akmal.

Salah satu investasi yang tengah didorong oleh Pemprov Kaltim adalah pembangunan embung-embung air bersih. Saat ini direncanakan ada beberapa lokasi di Kaltim, termasuk di daerah dekat perbatasan Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.

Dengan adanya pembangunan bendungan air bersih itu, maka fasilitas jalan pasti akan diperbaiki yang nantinya ikut dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:

Jalan Nasional Rusak, DPRD Kubar Audiensi ke BBPJN Kaltim

Anggota DPD dan DPR RI juga mencatat masukan bupati dan Pj Gubernur untuk diperjuangkan di level nasional.

“Dengan adanya IKN, maka pembangunan infrastruktur kita harus bagus. Baik di KIPP maupun di daerah penyangga IKN seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kami akan meneruskan aspirasi ini ke tingkat pusat,” ucap Anggota Komite Infrastruktur, DPD RI, Yulianus Henock.

Kunjungan ini menjadi momen penting bagi masyarakat Kutai Barat untuk menyuarakan aspirasi mereka dan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret.