Puncak Karhutla 2026 Diwaspadai, Pemkab Kubar Gandeng Perusahaan

RRI.CO.ID, Sendawar — Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki fase yang perlu diwaspadai seiring puncak kemarau 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk mencegah karhutla meluas.

Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah dan perusahaan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin, 7 September 2026. Rakor berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat dan membahas langkah penanggulangan karhutla menghadapi kondisi kemarau tahun ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi mengatakan, koordinasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha perlu memahami kondisi karhutla terkini serta langkah pencegahan dan penanganannya.

“Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kejaksaan, TNI, Polri, serta dunia usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Chaniago meminta seluruh pihak serius melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla.

“Tanggung jawab ini harus kita pikul bersama, yaitu tanggung jawab moral kepada manusia dan alam,” ucapnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan tiga hal yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.

Pertama, kondisi El Nino disebut belum melewati puncaknya sehingga potensi kemarau masih perlu diwaspadai.

Kedua, kebakaran dapat terjadi pada lahan yang memiliki penguasaan atau pemilik, termasuk kawasan dengan hak maupun perizinan usaha.

Ketiga, pemerintah menilai aturan pencegahan dan penanganan karhutla telah tersedia. Karena itu, seluruh pihak wajib mematuhi dan menjalankannya.

“Kami semua akan menegakkan aturan itu. Tentunya kami melihat tidak perlu ada pertimbangan lain yang tidak memenuhi persyaratan,” kata Raja Juli.

Ia berharap kolaborasi seluruh pihak mampu meminimalkan kejadian karhutla, terutama di wilayah prioritas.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan musim hujan yang diprediksi mulai datang pada Oktober mendatang.

Dari Pemkab Kutai Barat, rakor turut diikuti Wakil Bupati Nanang Adriani, Sekretaris Daerah Erik Victory, para kepala OPD, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kubar.

Rakor juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, BNPB, BMKG, serta perusahaan pemegang HGU dan PBPH.

Pemkab Kutai Barat menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Pemerintah juga memastikan kewajiban perusahaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.