Pimpinan MPR RI Tinjau IKN, Pastikan Kesiapan Kawasan Legislatif

RRI.CO.ID, Nusantara – Dukungan lembaga negara terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menguat. Termasuk Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang melakukan kunjungan kerja ke IKN, Senin 20 April 2026.

Rombongan tiba melalui Bandara Internasional Nusantara dan langsung meninjau sejumlah titik strategis, di antaranya kawasan legislatif, Masjid Negara IKN, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Kantor Otorita IKN, serta kawasan glamping sebagai bagian dari ekosistem pendukung.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, bersama jajaran pimpinan MPR dan DPD RI. Kehadiran rombongan disambut Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan tahap pertama yang berfokus pada kawasan eksekutif secara umum telah selesai. Saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

“Suatu kehormatan bagi kami menyambut pimpinan MPR RI. Ini merupakan kunjungan pertama lembaga yang mendarat langsung di Bandara Internasional IKN," katanya.

Basuki mengaku bahwa minggu lalu Presiden telah menandatangani persetujuan desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

Ia menegaskan, persetujuan desain tersebut menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah terhadap percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga negara untuk memastikan kesiapan perpindahan ibu kota negara.

“Kepastian kita pindah itu sekarang makin jelas. Kedatangan kami merupakan rasa tanggung jawab dan kecintaan kami terhadap IKN sebagai ibu kota negara,” ujar Muzani.

Selain meninjau progres pembangunan, pimpinan MPR RI juga menerima paparan terkait rencana pembangunan tahap kedua, yang akan berfokus pada pembangunan fisik kawasan legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

Kunjungan ini menegaskan sinergi antar lembaga negara dalam mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.