RRI.CO.ID, Nusantara – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tetap berjalan dan menjadi prioritas, meski ada kebijakan efisiensi anggaran.

“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” kata Basuki saat peninjauan lokasi pembangunan, Sabtu 11 April 2026.

Basuki menargetkan proyek ini rampung pada 2027–2028 sesuai arahan presiden Prabowo Subianto, sekaligus mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara dan infrastruktur pendukung.

Di kawasan legislatif, pemerintah merencanakan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, DPR, DPD, dan MPR. Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, desain masih menunggu persetujuan Presiden.

Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga disiapkan untuk memperkuat konektivitas antarbangunan. Tahap awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung, kawasan pendukung, dan Plaza Keadilan. Paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.

“Seluruh kawasan yudikatif juga akan dilengkapi jaringan jalan sepanjang 8 kilometer guna mendukung aksesibilitas,” katanya.

Penguatan infrastruktur dasar turut dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, di antaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Selain itu, jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) di kawasan KIPP IKN.

Otorita IKN memastikan seluruh pembangunan berjalan terarah, terintegrasi, dan sesuai rencana untuk mendukung fungsi pusat pemerintahan di Nusantara.