RRI.CO.ID, Sendawar – Anggota Komite II DPD RI, Yulianus Henock Sumual, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengubah standar pembangunan jalan nasional di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Henock meminta pemerintah pusat beralih dari penggunaan aspal biasa ke metode rigid beton (semen cor) guna mengatasi masalah kerusakan jalan yang terjadi berulang kali.

Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya solusi permanen mengingat beban kendaraan yang melintasi jalur tersebut didominasi oleh angkutan berat sektor pertambangan dan perkebunan. Tanpa struktur jalan yang kuat, anggaran negara dianggap hanya akan terbuang sia-sia untuk perbaikan yang tidak berumur panjang.

"Saya bersikeras dengan Menteri PU, jalan-jalan di Kutai Barat harus rigid beton. Kalau hanya rehabilitasi aspal, itu hanya membuang-buang anggaran. Diperbaiki di sini, rusak di sana, diperbaiki di sana, rusak di sini. Tidak akan pernah selesai," ujar Senator asal Kalimantan Timur tersebut dalam kunjungannya ke Sendawar, Senin, 23 Februari 2026.

Yulianus Henock mengatakan, pola penanganan jalan nasional di Kubar selama ini tidak efektif. Ia melihat metode tambal sulam atau pelapisan aspal ulang (overlay) tidak mampu menahan beban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).

“Sudah banyak ODOL, perbaikan pun tambal sulam. Sampai masyarakat Bentian Besar, Mook Manar Bulatn dan warga ibukota mengeluh. Kalau begini terus kapal selesainya jalan rusak ini,” ucap wakil rakyat asal Kubar itu.

Ia menambahkan, kerusakan jalan nasional yang parah telah memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di Kutai Barat. Biaya logistik yang melambung akibat waktu tempuh yang lama menjadi beban berat bagi masyarakat.

Henock menyebutkan, efisiensi ekonomi hanya bisa tercapai jika infrastruktur jalan dalam kondisi prima dan tahan lama.

"Infrastruktur adalah fondasi ekonomi. Bagaimana ekonomi mau kuat kalau aksesnya hancur? Jalan yang berlubang juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga yang harus berbagi jalan dengan truk-truk CPO dan batu bara," katanya menambahkan.

Sebagai pendukung kebijakan rigid beton, Henock juga akan mengawal pembangunan jembatan timbang melalui Kementerian Perhubungan. Fasilitas ini dianggap penting untuk membatasi muatan kendaraan agar jalan yang sudah dibeton nantinya tidak cepat hancur oleh beban yang melebihi kapasitas jalan kelas III.

"Kita akan bawa data ini ke Jakarta. Saya akan pastikan Kementerian PU mendengar bahwa rakyat Kutai Barat butuh jalan yang kokoh, bukan sekadar aspal yang satu tahun kemudian sudah jadi kubangan lagi," ucap Henock.

Respons BBPJN Kaltim

Menanggapi desakan tersebut, pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur mengakui adanya kendala anggaran jika seluruh ruas jalan langsung dikonstruksi dengan rigid beton. Saat ini, penanganan yang dilakukan masih didominasi oleh paket rehabilitasi melalui skema SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

“Kami ada paket penanganan mulai dari Simpang Blusuh sampai dengan Sendawar itu paket SBSN, yang sudah kita lakukan multi years dari 2025 sampai 2027. Nah itu memang tidak sepenuhnya bisa kita tangani tapi beberapa spot kita sedang lakukan perbaikan,” kata Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, melalui sambungan telpon dengan Henock.

Sementara itu Dinas PUPR Kutai Barat melaporkan, karena lambatnya penanganan dari pusat, pemerintah daerah terpaksa mengambil inisiatif untuk melakukan pengecoran mandiri di beberapa titik strategis menggunakan APBD, yang nantinya akan diserahkan kembali statusnya sebagai jalan nasional.

“Untuk jalan nasional dari Simpang Raya-Sekolaq Darat-Mentiwan itu nanti kami yang perbaiki. Setelah selesai baru kita serahkan kembali ke BBPJN. Targetnya 2028 baru selesai,” kata Kadis PUPR Kubar, Philip.