RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar Forum Group Discussion (FGD) pembahasan persiapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, di Ruang Diklat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Senin 15 Juni 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Frederick Edwin menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memiliki peran strategis dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), rancangan APBD, serta melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.
"Kualitas dokumen KUA, PPAS, dan APBD yang kita susun akan sangat menentukan arah pembangunan daerah, efektivitas pelayanan publik, serta keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang telah direncanakan," ujar Frederick Edwin.
Ia menambahkan, forum diskusi tersebut menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang, serta meningkatkan kapasitas teknis anggota TAPD dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah yang semakin dinamis dan kompleks.
Bupati juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari tuntutan efisiensi belanja, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Frederick Edwin menekankan pentingnya penerapan prinsip money follows program dan penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....