Wabup Kubar Minta ASN Perketat Disiplin dan Pengawasan Pengelolaan Anggaran

RRI.CO.ID, Sendawar - Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar), Nanang Adriani, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memperketat disiplin, ketelitian, dan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul penggeledahan yang dilakukan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Kutai Barat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubar, pada 9 Juni 2026.

Ia menegaskan setiap aparatur, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, wajib bekerja sesuai ketentuan yang berlaku serta menghindari potensi penyimpangan dalam administrasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Nanang menyebut perangkat daerah mulai dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga bendahara harus lebih cermat dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.

“Jangan berpikir macam-macam. Laksanakan saja tugas sesuai aturan. Kalau perjalanan dinas dua hari, ya dua hari. Kalau menginap, lakukan sesuai kondisi yang sebenarnya. Jangan ada lagi manipulasi karena pada akhirnya semua bisa diperiksa,” kata Nanang Adriani, Rabu 10 Juni 2026.

Ia juga meminta kepala perangkat daerah memperkuat pengawasan internal agar potensi kesalahan dapat dicegah sejak awal.

Menurutnya, kepala OPD tidak cukup hanya menandatangani dokumen, tetapi juga harus memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Jangan sampai ada persoalan yang timbul, namun sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Kepala OPD harus aktif melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan maupun administrasi yang masuk,” ujarnya.

Baca Juga: Polisi Geledah Kantor BPBD Kubar, Sita Dokumen Terkait Anggaran 2024

Nanang juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat apabila terdapat keraguan dalam proses administrasi maupun pertanggungjawaban kegiatan.

“Tujuannya agar mendapat masukan dan bimbingan agar semua berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucapnya.

Ia berharap peristiwa tersebut menjadi penguatan integritas seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kubar, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.