RRI.CO.ID, Mahulu - Pembangunan desa yang didukung tata kelola kuat dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan SIGAP (Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan) menjadi salah satu model yang membantu pemerintah daerah menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Dilansir dari ppid,mahakamulukab.go.id, Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendampingan yang terstruktur, pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap program pembangunan.

“Pembangunan desa yang ditopang tata kelola yang baik dapat menjadi instrumen perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan SIGAP membantu menyelaraskan kepentingan pembangunan ekonomi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan,” kata Suhuk, Minggu, 31 Mei 2026.

Ia menjelaskan, program tersebut turut mendampingi pemerintah daerah dalam menghasilkan kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Pendekatan itu juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah berbasis sumber daya alam.

Selain mendukung penyusunan kebijakan, SIGAP mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa secara produktif dan ramah lingkungan. Berbagai komoditas lokal dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis kawasan hutan.

Menurut Suhuk, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendamping menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat sekaligus menjaga sumber daya alam untuk jangka panjang.

“Pemerintah daerah juga mendapatkan pendampingan untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan berkelanjutan dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan seiring dengan upaya konservasi,” ujarnya.