DPRD Kubar Siapkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi

RRI.CO.ID, Sendawar – DPRD kabupaten Kutai Barat menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kubar, Agus Sopian, menegaskan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian tetap terjaga di tengah pesatnya pembangunan dan tekanan alih fungsi lahan.

“Lahan pertanian harus dilindungi agar tetap produktif dan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” ujarnya dalam nota penjelasan Raperda, dikutip Selasa 31 Maret 2026.

Sopian menjelaskan, Raperda ini tidak hanya mengatur perlindungan lahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Selain itu, regulasi tersebut akan memuat skema insentif bagi petani sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap sektor pertanian.

DPRD juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, termasuk melalui pengawasan terhadap potensi alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan.

Dalam pembahasannya, Raperda ini akan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan dan penetapan kawasan lahan pertanian, pemanfaatan, pengendalian, hingga sistem informasi dan pengawasan.

Agus menambahkan, keberadaan regulasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan sektor pertanian di Kutai Barat, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kebutuhan pangan masyarakat.

“Dengan adanya payung hukum ini, kita ingin memastikan lahan pertanian tetap tersedia, petani terlindungi, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” katanya menegaskan.

DPRD Kubar menargetkan pembahasan Raperda tersebut dapat segera rampung bersama pemerintah daerah, sehingga dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kutai Barat.