RRI.CO.ID, Sendawar - DPRD Kutai Barat (Kubar) mulai menyesuaikan pola kerja menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembatasan perjalanan dinas.

Ketua DPRD Kubar, Ridwai, mengatakan pembatasan tersebut membuat aktivitas kunjungan kerja ke luar daerah kini sangat terbatas dibandingkan sebelumnya.

“Perjalanan dinas sekarang sangat dibatasi, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Paling satu bulan sekali, itu pun sangat terbatas,” ujarnya di kantor DPRD, Senin 30 Maret 2026.

Menurut Ridwai, kondisi ini memaksa DPRD untuk mengubah pola kerja agar tetap dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal.

Ia menjelaskan, selama ini banyak kegiatan DPRD yang dilakukan di luar kantor, seperti konsultasi, koordinasi, hingga studi banding ke daerah lain untuk mencari referensi kebijakan.

“Kerja DPRD ini tidak hanya di kantor. Kita juga harus turun ke lapangan dan ke daerah lain untuk mencari pengalaman, lalu kita bawa ke daerah kita,” katanya.

Dengan adanya pembatasan perjalanan dinas, DPRD kini lebih mengandalkan koordinasi internal dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah.

Meski demikian, Ridwai mengakui bahwa keterbatasan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pengembangan program, terutama dalam hal inovasi kebijakan.

“Kalau referensi dari luar terbatas, tentu ini menjadi tantangan bagi kita untuk tetap menghasilkan program yang baik,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD mendukung kebijakan efisiensi anggaran, namun berharap pelaksanaannya tetap memperhatikan kebutuhan riil di lapangan.

“Efisiensi itu penting, tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai justru menghambat kinerja,” ucapnya.

Untuk itu, DPRD Kubar terus berupaya beradaptasi dengan kondisi yang ada, sembari tetap menjaga kinerja lembaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.