RRI.CO.ID, Sendawar – Anggota Komite II DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyatakan komitmen penuhnya untuk memperjuangkan kucuran dana dan program dari pemerintah pusat ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Mengingat keterbatasan anggaran daerah yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan kerusakan infrastruktur, Henock menegaskan siap "pasang badan" menghadapi kementerian maupun korporasi besar yang mengabaikan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Henock dalam pertemuan strategis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Senin, 23 Februari 2026. Ia menilai sudah saatnya Kutai Barat mendapatkan hak yang adil atas kekayaan sumber daya alam yang selama ini disetorkan ke pusat.

Melawan Hegemoni Korporasi dan "Birokrasi Pusat"

Senator asal Kalimantan Timur ini menyoroti fenomena banyaknya pengusaha besar yang merasa "kebal" hukum karena mengantongi izin langsung dari pusat, sehingga seringkali mengabaikan koordinasi dengan Bupati maupun Gubernur di daerah.

"Bupati dan Gubernur seringkali tidak dihargai oleh pengusaha yang merasa punya 'orang kuat' di pusat. Biar kami di DPD RI yang pasang badan memanggil mereka. Jika investasi mereka hanya merugikan masyarakat dan merusak jalan tanpa ada kontribusi, saya akan rekomendasikan izinnya dicabut," ucap Henock dengan nada tinggi.

Strategi 'Berburu' Anggaran ke Jakarta

Henock menyadari bahwa untuk membangun infrastruktur seperti jalan rigid beton dan jembatan timbang, Kutai Barat tidak bisa hanya mengandalkan kantong APBD sendiri. Ia mengajak jajaran Pemkab Kubar untuk lebih agresif melakukan lobi lintas sektoral di tingkat kementerian dengan pengawalan langsung darinya.

"Kalau daerah sendiri yang meminta, tekanannya kurang. Tapi kalau kami yang undang menteri atau dirjennya, mereka pasti datang. Kita harus kerja bersama, kita 'berburu' anggaran ke pusat. Saya akan dampingi Bupati bertemu para menteri terkait untuk memastikan usulan Kubar masuk dalam prioritas nasional," ucap pria kelahiran Kubar itu.

Krisis Infrastruktur dan Harga Pangan

Fokus utama yang akan diperjuangkan adalah perbaikan jalan nasional dan kabupaten yang kini dalam kondisi rusak parah. Kerusakan ini telah memicu rantai masalah, mulai dari tingginya angka kecelakaan hingga melambungnya harga kebutuhan pokok akibat biaya logistik yang mahal.

"Kaltim ini kaya, kita penyumbang SDA luar biasa, tapi infrastruktur di Kubar masih sangat sedih. Ini tidak adil. Apalagi kita sekarang adalah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Pusat harus memberikan kompensasi pembangunan yang setimpal," ujar Henock.

Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat Senator Yulianus Henock berencana memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian untuk memaparkan langsung usulan prioritas daerah.

"Kita akan bawa data-data dari lapangan ke Jakarta. Kita tunjukkan bahwa Kutai Barat butuh perhatian lebih sebagai daerah penyangga IKN yang kaya sumber daya alam, namun infrastrukturnya masih tertinggal," kata Henock.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah

Merespons ajakan tersebut, Bupati Kutai Barat melalui bersama Asisten dan Kepala Dinas menyambut baik dukungan politik dari DPD RI. Keterbatasan anggaran daerah saat ini memang menjadi penghambat utama, terutama dalam pembangunan jalan-jalan antar-kecamatan yang membutuhkan biaya sangat besar.

Asisten II Setkab Kubar, Ali Sadikin, menyambut baik komitmen "pasang badan" dari Senator Henock.

“Kesulitan kami yang paling berat adalah masalah jalan. Jadi kami ke Balai Jalan Nasional tapi ini kayaknya Kutai Barat dianaktirikan. Kalau kita lepas dari Kutai Kartanegara jalannya itu susah. Nah ini yang sekarang menimbulkan konflik sosial,” katanya.

Sinergi antara kekuatan eksekutif daerah dan kekuatan legislatif di tingkat pusat ini diharapkan menjadi titik balik bagi percepatan pembangunan Kutai Barat menuju daerah yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi.