RRI.CO.ID,Nusantara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan payung hukum penetapan Daerah Mitra IKN guna memperkuat pengembangan superhub ekonomi Nusantara. Langkah ini dibahas dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Tata Cara Penetapan Daerah Mitra IKN, yang digelar Kamis 15 Januari 2026 di Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Penyusunan regulasi tersebut menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan kawasan penyokong IKN agar terintegrasi secara ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Konsultasi publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, hingga pemerintah daerah se-Kalimantan Timur. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan IKN.

BACA JUGA:

Presiden Prabowo Kunjungan Perdana ke IKN

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menegaskan bahwa peraturan tersebut dirancang untuk memberikan kejelasan tata kelola dan prosedur kerja sama antarwilayah dalam pembentukan daerah mitra.

“Mari kita menata konsep ini dengan masukan yang komprehensif. Kita akan melihat posisi Otorita IKN dan pemerintah daerah, serta bagaimana membangun komitmen bersama dalam membentuk daerah mitra yang menjawab kepentingan bersama,” ujar Thomas.

Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa daerah mitra merupakan bagian dari pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi, dengan cakupan wilayah yang kini tidak lagi terbatas di Pulau Kalimantan.

Melalui konsultasi publik ini, Otorita IKN berharap regulasi yang disusun bersifat inklusif, akuntabel, dan mampu mendorong pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar Nusantara dan daerah lain di Indonesia.