RRI.CO.ID, Sendawar – Kabupaten Kutai Barat (Kubar) tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pokok beras. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Kubar, wilayah ini mengalami defisit produksi beras mencapai 19.000 ton per tahun, yang memicu tingginya ketergantungan pada pasokan luar daerah serta melambungnya harga pangan di pasar lokal.

Menanggapi situasi tersebut, akademisi, Dosen di Politeknik Negeri Samarinda, Program Studi Teknik Mesin dan Studi Maritim Prof. Edwin Halim menawarkan tiga solusi strategis untuk mengatasi krisis pangan ini secara berkelanjutan. Solusi ini didorong oleh status Kutai Barat yang kini ditetapkan sebagai kawasan ketahanan pangan dan lingkungan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2022.

Kadis Ketahanan Pangan Kubar, Rion, mengungkapkan, produksi beras lokal tahun 2025 yang hanya mencapai 3.000 ton berbanding terbalik dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 22.000 ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan defisit pangan hingga 19.000 ton yang terpaksa dipasok dari luar daerah.

“Kebutuhan Kutai Barat itu kurang lebih 22.000 ton. Artinya defisit 18.000 sampai 19.000 ton, yang diperlukan itu adalah lahan. Nah ini salah satu yang mengakibatkan harga beras itu lumayan tinggi,” ujar Rion dalam pertemuan dengan Anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual di kantor bupati Kubar, Senin, 23 Februari 2026.

Rion menjelaskan, akibat ketergantungan pasokan tersebut, harga beras di pasar saat ini melambung tinggi hingga kisaran Rp18.000-Rp19.000 per kilogram, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.400. Masalah ini diperparah oleh krisis lahan yang disoroti Senator Yulianus Henock Sumual, di mana dominasi perkebunan sawit korporasi telah menguasai 90 persen lahan dan semakin mempersempit ruang bagi pertanian pangan masyarakat.

Tiga Solusi Cepat dari Akademisi

Dosen di Pusat Pelatihan Air Minum dan Stasiun Teknologi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Bekasi, Prof. Edwin Halim menegaskan penyelamatan ekonomi pasca-tambang di Kubar hanya memiliki dua jalur. Yaitu pertanian dan pariwisata. Berikut adalah tiga solusi teknis yang ditawarkan untuk mengejar swasembada beras:

1. Eksekusi Bendungan Muara Asa: Prof. Edwin mendesak percepatan pembangunan Bendungan Muara Asa yang desain engineering (DED) miliknya sudah rampung sejak 2013. Dengan estimasi nilai Rp128 miliar, bendungan ini diproyeksikan mampu mengairi 2.500 hektare sawah yang dapat menghasilkan 33.000 ton beras per tahun, melebihi jumlah defisit saat ini.
2. Revitalisasi Irigasi Bongan: Memperbaiki irigasi teknis di wilayah Bongan yang saat ini tidak berfungsi dengan baik karena kerusakan sistem. Prof. Edwin meminta agar instansi terkait memfungsikan kembali infrastruktur tersebut secara teknis agar produktivitas lahan di sana kembali maksimal.
3. Optimalisasi Daerah Irigasi Gadur: Pemanfaatan daerah irigasi Gadur seluas 100 hektare sebagai penunjang produksi lokal secara cepat dan terukur.

Dukungan Politik dan Rencana Strategis

Anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual, berkomitmen membawa persoalan lahan dan kebutuhan infrastruktur pertanian ini ke tingkat kementerian. Ia berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait jika ditemukan hambatan dalam perizinan lahan pertanian atau jika korporasi menguasai seluruh hak lahan masyarakat.

"Kita akan panggil sama-sama kementerian itu. Kami memiliki hak untuk memanggil mereka jika lahan pertanian warga hilang untuk perkebunan," kata Henock.

Selain itu, Pemkab Kubar kini tengah memproses Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 3.800 hektare. Langkah ini krusial untuk mengunci peruntukan lahan agar tidak beralih fungsi menjadi kebun sawit atau pertambangan, demi menjamin masa depan pangan Kutai Barat.