Otorita IKN Permudah Izin Pertamina Hulu Mahakam di Nusantara
- 28 Feb 2026 19:02 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Nusantara - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan kemudahan perizinan operasional bagi PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran produksi energi di wilayah Nusantara tanpa harus melalui proses birokrasi panjang ke Jakarta.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat meninjau langsung fasilitas operasional PHM di Handil dan Senipah, Kutai Kartanegara, Jumat, 27 Februari 2026.
Basuki memastikan bahwa layanan perizinan kini telah terpusat di Otorita IKN untuk mempercepat efektivitas kerja di lapangan. Hal itu menurut Basuki penting untuk sinergi antarinstansi dan dukungan untuk perizinan dalam mendukung operasional sektor usaha di Nusantara.
“Kami memastikan dukungan OIKN dalam perizinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PT PHM, sehingga kolaborasi kita akan menjadi lebih baik, ke depannya,” ujar Basuki.
Dalam kunjungan tersebut, Basuki beserta rombongan meninjau sejumlah fasilitas vital, termasuk Dermaga PHM Handil Central Asia dan pusat pemrosesan di Senipah. Selain meninjau fisik, kedua pihak melakukan diskusi mengenai kolaborasi lingkungan dan diversifikasi ekonomi untuk mendukung Superhub Ekonomi Nusantara (SEN).
Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengejar infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan membangun ekosistem bisnis yang kompetitif melalui kemudahan berusaha (ease of doing business).
General Manager PT PHM, Setyo Sapto Edi, mengakui dampak besar dari kebijakan ini. Menurutnya, pemusatan layanan administrasi di IKN sangat membantu efisiensi operasional perusahaan migas tersebut.
“Dulu sebagian izin harus diurus ke Jakarta, sekarang cukup di Otorita IKN. Ini adalah kemudahan nyata yang mendukung operasi kami agar tetap berjalan optimal,” kata Setyo.
Pihak PT PHM menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah di IKN. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong percepatan pembangunan ibu kota baru sebagai kota berkelanjutan.