RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Bappeda Litbang dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil lantaran dari empat Perusahaan Daerah (Perusda) yang dimiliki, saat ini hanya satu yang masih beroperasi aktif.

Pejabat Bagian Ekonomi Setkab Kubar mengungkapkan bahwa satu-satunya perusda yang produktif hanyalah Perumdam Tirta Sendawar atau PDAM. Sementara tiga perusahaan lainnya, yakni Perusda Witeltram, Sendawar Maju Sejahtera (SMS), dan Jasa Mas Luing Makmur (JLM), kini dalam kondisi mati suri.

“Tiga Perusda itu sudah non-aktif karena direksinya belum ada pemilihan ulang,” katanya dalam forum diskusi Strategi Penguatan SDM bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula ATJ, Kantor Pemkab Kubar, Kamis, 12 Februari 2026.

Selain masalah kepemimpinan, tiga BUMD tersebut dinilai masih sangat bergantung pada penyertaan modal APBD. Tragisnya, unit-unit usaha yang dijalankan justru terus merugi meski memiliki cakupan bidang usaha yang luas.

“Yang non-aktif ini aneka usaha semua. Cuma nggak ada yang hidup karena belum ada usaha yang akan dihidupkan kembali. Mereka memang punya banyak core usahanya. Ada pertambangan, transport, pangan, dan air minum kemasan. Usaha untuk wisata juga ada. Hanya saja tidak dijalankan dengan baik dan maksimal oleh direktur-direktur yang telah terpilih sebelumnya,” ujarnya.

Solusi ‘Join Venture’ dari Kemendagri

Menanggapi kondisi tersebut, Analis BSKDN Kemendagri, Ira Hayatunisma, menawarkan skema Join Venture (kerja sama usaha) sebagai solusi praktis untuk menghidupkan kembali "mesin uang" daerah tersebut.

Ia menilai keterbatasan teknologi dan manajerial menjadi penghambat utama, sehingga Kubar perlu mengadopsi kesuksesan BUMD luar daerah yang lebih mapan. Salah satunya di Jawa Timur yang sukses menggandeng sektor swasta.

"Jangan memaksakan mengelola sendiri jika SDM atau modal terbatas. Belajar dari Jawa Timur, BUMD mereka sukses karena berani bekerja sama dengan pihak luar. Kita punya lahan dan aset, mereka punya manajemen dan teknologi. Libatkan juga masyarakat sebagai penyuplai bahan baku," ujar Ira.

Ira mencontohkan kerja sama yang pernah dilakukan Pemda Kubar dengan Indomaret sebagai pola yang bisa dikembangkan lebih luas.

"Jadi modal dari si BUMD nggak berat. Yang penting dia tetap ada. Manajemennya juga yang pegang, ya kayak yang pernah dilakukan Pemda Kubar sebelumnya dengan Indomaret, itu kan Indomaret udah tahu beres aja. Yang penting kita punya lahannya. Bapak Ibu kan punya aset berupa produk lokal. Nah ini bisa dikerjasamakan. Yang kedua untuk barang-barangnya itu petani suruh taruh di kita tapi cari yang berkualitas,” ujarnya menerangkan.

Bidik Sektor Non-Minerba

Menurut Ira, skema kemitraan jauh lebih realistis dibandingkan terus-menerus menyuntikkan modal APBD yang berisiko tinggi. Ia menyarankan Bupati untuk mulai memanggil pengusaha dan menawarkan kerja sama pengelolaan aset daerah, khususnya pada sektor non-tambang yang lebih terjangkau.

“Cari partner bisnis. Kalau perlu Pak Bupati panggil itu pengusaha-pengusaha suruh ke sini. Itu jangan disuruh bikin pabriknya disini, tapi disuruh kerja sama. Nih kami punya lahan. Kamu bikin pabriknya disini aja,” katanya.

“Jangan dikasih izin mereka bangun semaunya, tapi kita yang ngatur semua. Masyarakat kami 30 persen harus jadi pekerja kalian. Ini kami kasih akses. Bagi hasil. Dia nggak perlu bayar sewa tapi dikelola sama-sama," ucapnya menambahkan.

Ira menilai sektor pertanian dan peternakan jauh lebih potensial untuk dihidupkan kembali melalui BUMD daripada memaksakan diri masuk ke sektor batubara yang berbiaya tinggi.

“Kalau kasi pengolahan batu bara kan berat. Karena besar ongkosnya untuk penambangan. Jadi yang non-minerba aja. Misalnya pertanian, peternakan. Itu bagus banget. Panggil itu perusahaan-perusahaan diundang kesini. Diajak. Atau punya putra daerah juga bagus. Mau lah pasti,” ujar Ira.

Hilirisasi Ekonomi dan Pendampingan Pusat

Ira juga mendorong Pemda Kubar untuk berkonsultasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah guna mempelajari mekanisme join venture antar-BUMD atau dengan brand besar. Ia berharap BUMD yang ada jangan sampai ditutup karena proses pendiriannya yang rumit.

“Coba Pemda ke Dirjen Bina keuangan daerah belajar bagaimana join venture antara BUMD. Misalnya BUMD air mineral sama Aqua atau Ades. Jadi manajemennya itu dari mereka. Pemda sebagai pemilik perusahaan bisa jadi agen. Misalnya bikin food station. Bikin, nanti siapa yang mau ambil. Biasanya bagi hasil. Itu udah bagus banget itu. Jangan sampai tutup ini BUMD. Susah bikinnya lagi. Pendiriannya itu nggak gampang. Nggak usah banyak-banyak penyertaan modalnya," kata Ira.

Ia berharap melalui strategi manajemen profesional dan kemitraan strategis ini, BUMD di Kubar dapat bertransformasi menjadi entitas mandiri yang berorientasi laba, sekaligus menjadi penggerak ekonomi non-minerba yang berkelanjutan.