RRI.CO.ID, Sendawar – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Kutai Barat menyebut terdapat lima masalah utama pembangunan yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Bappeda Litbang Kutai Barat, Florensius Steven, dalam forum diskusi publik perencanaan pembangunan daerah yang membahas arah kebijakan RKPD 2027, di Aula ATJ Pemkab Kubar, Senin, 19 Januari 2026.

Florensius menjelaskan, lima masalah utama tersebut merupakan hasil analisis dan sinkronisasi dengan RPJMD Kutai Barat 2024–2029, yakni belum terwujudnya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akibat ketergantungan pada sektor ekstraktif, disparitas kualitas sumber daya manusia (SDM), kesenjangan infrastruktur wilayah, kemiskinan yang stagnan, serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

“Isu-isu ini saling berkaitan dari sisi sebab dan akibat. Karena itu kami mencoba merasionalkan dan mengintegrasikan semuanya agar dapat ditangani secara menyeluruh,” ujar Florensius.

BACA JUGA:

Pemkab Kubar Gelar Forum Diskusi Publik Bahas RKPD 2027

Ia mengungkapkan, dari sisi struktur ekonomi dan kemiskinan, perekonomian Kutai Barat masih didominasi sektor pertambangan yang bersifat padat modal, bukan padat karya. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Selain itu, proses hilirisasi dinilai belum optimal. Produk-produk daerah masih didominasi bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah sehingga manfaat ekonominya belum maksimal dirasakan masyarakat.

Pada aspek kualitas SDM dan sosial, Bappeda Litbang menyoroti masih tingginya angka pengangguran terbuka, rendahnya rata-rata lama sekolah, persoalan stunting, serta ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar (skill mismatch).

“Pembangunan SDM tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun setidaknya kita membangun fondasi yang tepat agar dalam 10 sampai 15 tahun ke depan SDM Kutai Barat benar-benar memiliki daya saing,” katanya.

BACA JUGA:

Bupati Kutai Barat Ajak Sektor Swasta Bersinergi Entaskan Kemiskinan

Sementara itu, dari sisi infrastruktur dan kewilayahan, masih ditemukan berbagai kendala seperti tingkat kerusakan jalan, titik rawan kecelakaan (black spot), keterbatasan akses pasar, serta wilayah-wilayah yang masih terisolasi dan berkaitan langsung dengan kantong-kantong kemiskinan.

Masalah lainnya adalah kapasitas tata kelola pemerintahan yang dinilai belum optimal, mulai dari perencanaan yang belum sepenuhnya tepat sasaran hingga inefisiensi anggaran yang berpotensi menimbulkan pemborosan.

Florensius menegaskan, Bappeda Litbang membuka ruang koreksi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tema dan arah pembangunan tahun 2027 tetap relevan dengan isu-isu terkini.

“Kami membutuhkan masukan dan koreksi agar pembangunan benar-benar dilakukan bersama. Tujuan akhirnya adalah manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kutai Barat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menekan angka kemiskinan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan kebijakan upah yang layak.

Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menambahkan, perencanaan pembangunan harus benar-benar terukur dan selaras dengan visi-misi kepala daerah, sehingga setiap perangkat daerah memiliki fokus yang jelas dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap, melalui penajaman lima masalah utama tersebut, arah pembangunan daerah tahun 2027 dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.