RRI.CO.ID, Sendawar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Diskusi Publik yang digelar Senin, 19 Januari 2026 pagi di Aula ATJ Kantor Bupati Kutai Barat.

Forum tersebut dihadiri Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Nanang Adriani, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan DPRD, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menegaskan, forum diskusi publik ini sangat strategis untuk memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.

“Harapannya perencanaan ke depan benar-benar terukur dan terarah sesuai dengan visi-misi kami. Setiap OPD harus menyesuaikan perannya, fokus di segmen visi-misi yang menjadi tanggung jawabnya agar hasil pembangunan benar-benar terasa di akhir masa perencanaan,” katanya.

BACA JUGA:

Kerusakan Jalan Nasional di Bentian Besar Kian Memprihatinkan

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyoroti angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, yakni sekitar 9 persen. Ia meminta seluruh OPD untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat.

“Mengurangi kemiskinan tidak bisa hanya oleh pemerintah. Kita butuh kolaborasi dengan pihak swasta, mulai dari penyediaan lapangan kerja hingga penetapan upah yang layak agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan. Karena itu perencanaan hari ini sangat strategis dan penting,” ujarnya.

BACA JUGA:

Empat Tuntutan Warga Bentian Besar Soal Jalan Rusak

Dalam forum ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kutai Barat memaparkan lima isu strategis pembangunan daerah tahun 2027, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan dasar, kemiskinan dan ketimpangan, transformasi ekonomi, infrastruktur dasar dan konektivitas, serta tata kelola pemerintahan.

Bappeda Litbang menyoroti masih belum optimalnya kualitas SDM serta lambatnya penurunan angka kemiskinan, meskipun pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tercatat cukup baik di angka 7,5 persen. Kondisi tersebut dinilai terjadi karena pertumbuhan ekonomi belum bersifat inklusif dan masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Ketergantungan pada sektor pertambangan yang menyumbang lebih dari 50 persen PDRB dinilai membuat hasil pertumbuhan ekonomi belum merata hingga ke lapisan bawah masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Kutai Barat mendorong transformasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan.

Beberapa sektor yang menjadi fokus pengembangan antara lain perkebunan sawit, karet, kakao, serta sektor ekonomi produktif lainnya yang berkelanjutan dan dinilai mampu menyerap tenaga kerja.

Usai forum diskusi publik ini, Pemkab Kutai Barat akan melakukan review dan penyempurnaan RKPD 2027 dengan melibatkan DPRD serta pemerintah provinsi, guna memastikan arah pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.