RRI.CO.ID, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu masih menghadapi kendala terkait status kewenangan pembangunan jalan darat, khususnya ruas sepanjang 23 kilometer yang menghubungkan Kampung Long Pakaq, Kecamatan Long Pahangai, dengan Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari. Ketidakjelasan status tersebut membuat penanganan jalan belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Ruas jalan tersebut memiliki peran strategis bagi masyarakat karena menjadi salah satu akses transportasi yang menghubungkan wilayah di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. Kondisi jalan yang belum memadai turut memengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat antarkecamatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mahakam Ulu, Didik Subagja mengatakan kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Hambatan akses terutama dirasakan dalam mendukung kegiatan ekonomi, pelayanan publik, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Menurut Didik, kejelasan status kewenangan menjadi hal penting agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara tepat. Pemerintah daerah perlu memastikan pihak yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan tersebut sehingga pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan sesuai ketentuan.

"Kondisi jalan yang belum memadai berdampak pada mobilitas warga, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan distribusi kebutuhan pokok," kata Didik, Kamis, 30 Juli 2026.

Ia menjelaskan, akses jalan Long Pakaq-Tiong Ohang menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah. Namun, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan belum jelasnya kewenangan membuat penanganan ruas tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Didik menambahkan, masyarakat di wilayah tersebut berharap adanya percepatan pembangunan agar konektivitas antarwilayah semakin baik. Akses yang layak dinilai akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah hulu.

"Masyarakat memang berharap adanya percepatan pembangunan agar akses antarkecamatan dapat lebih mudah dan aman dilalui," ujarnya.

Pemkab Mahakam Ulu terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh kejelasan status dan kewenangan pembangunan ruas jalan tersebut. Langkah itu diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara terarah dan tidak terkendala persoalan kewenangan.

Pemerintah berharap dukungan pemerintah provinsi maupun pusat dapat mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Dengan kepastian kewenangan dan dukungan pembiayaan, ruas Long Pakaq-Tiong Ohang diharapkan dapat ditingkatkan sehingga mampu memperkuat konektivitas, memperlancar aktivitas masyarakat, dan membuka akses pembangunan di kawasan perbatasan Mahakam Ulu.