Disnakertrans Kubar Khawatir PHK Massal Picu Kenaikan Pengangguran
- 27 Jul 2026 13:39 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Sendawar - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjelaskan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar akibat penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ( RKAB ) sektor pertambangan, berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah.
Plt. Kepala Disnakertrans Kubar, Welsi, mengatakan, hingga saat ini pihaknya memang belum menerima laporan resmi mengenai rencana PHK massal dari perusahaan. Namun, apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi, dampaknya diperkirakan akan dirasakan oleh berbagai sektor.
“Kalau sampai terjadi di Kutai Barat, perkiraan 40-an ribu itu dipangkas, karyawan di perusahaan tambang, maka dampaknya sangat terasa, sangat luas nanti. Kerugiannya banyak,” kata Welsi, Senin 27 Juli 2026.
Ia menjelaskan, salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kutai Barat. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas ekonomi yang selama ini, salah satunya ditopang sektor pertambangan.
“Pengangguran akan lebih banyak lagi dan tingkat pengangguran terbuka di Kutai Barat akan semakin naik. Mudah-mudahan perubahan kebijakan itu tidak berdampak besar kepada tenaga kerja di Kutai Barat,” ujarnya.
Welsi berharap, apabila terjadi penyesuaian di sektor pertambangan, penyerapan tenaga kerja dapat diimbangi oleh sektor lain, seperti perkebunan maupun bidang usaha lainnya. Dengan demikian, dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan dan kesempatan kerja tetap tersedia.
Ia juga menegaskan, Disnakertrans Kubar akan terus memantau perkembangan ketenagakerjaan berdasarkan laporan resmi perusahaan.
“Hingga kini, belum ada laporan yang menyebutkan, akan terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal akibat penyesuaian RKAB, seperti informasi yang beredar akhir-akhir ini,” ucapnya.
Menurut Welsi, pemerintah daerah berharap kebijakan yang diambil pemerintah pusat, tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas ketenagakerjaan di daerah, sehingga target penurunan angka pengangguran di Kutai Barat dapat terus dipertahankan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....