Formasi ASN Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Terbatas di Mahulu

RRI.CO.ID, Mahlu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyoroti masih adanya tenaga kesehatan yang belum terakomodasi dalam formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah dilaksanakan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian untuk menjamin optimalnya pelayanan publik di daerah.

Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan mengatakan kebutuhan tenaga kesehatan di wilayahnya masih sangat tinggi. Menurutnya, belum seluruh nakes dan pengajar yang telah mengabdi memiliki kesempatan untuk masuk dalam formasi ASN sesuai kebutuhan daerah.

“Pada proses seleksi CPNS maupun PPPK yang telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah tenaga kesehatan yang belum masuk dalam formasi ASN. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan pelayanan kesehatan di Mahakam Ulu terus meningkat,” ujar Angela Idang Belawan, Sabtu, 20 Juni 2026.

Selain sektor kesehatan, pemerintah daerah juga menilai sektor pendidikan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Angela menjelaskan bahwa karakteristik Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan dan wilayah terpencil membuat kebutuhan tenaga profesional di bidang kesehatan dan pendidikan semakin mendesak. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan formasi ASN dinilai sangat diperlukan.

“Sektor kesehatan dan pendidikan merupakan dua layanan publik yang sangat krusial bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan dan wilayah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu. Kami berharap kebutuhan tersebut dapat menjadi perhatian dalam kebijakan formasi ASN ke depan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen terus memperjuangkan penambahan formasi ASN bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah perbatasan.