RRI.CO.ID, Mahulu - Penyaluran Dana Desa (DDs) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun ini dipastikan mengalami keterlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak pada mundurnya proses pencairan anggaran yang menjadi sumber pendanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kampung.

Keterlambatan penyaluran dana tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Belawan. Menurutnya, proses administrasi yang berkaitan dengan regulasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan.

Ia menjelaskan bahwa penyaluran DDs dan ADK tahun ini terkendala oleh proses penetapan Peraturan Bupati yang mengatur pengalokasian dana kampung. Regulasi tersebut menjadi dasar penting sebelum tahapan pencairan anggaran dapat dilaksanakan.

“Kalau melihat kembali ke belakang memang agak terlambat tahun ini karena pengaruh kaitan dengan penetapan Perbup,” kata Belawan, Sabtu, 30 Mei 2026.

Meski demikian, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi agar proses penyaluran dana dapat segera dilakukan. DPMK juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan kampung, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, percepatan penyaluran dana menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelaksanaan program tidak mengalami hambatan yang berkepanjangan.

“Kondisi ini disebabkan karena keterlambatan proses penetapan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengalokasian dana kampung. Setelah seluruh tahapan regulasi selesai, proses penyaluran akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Yohanes.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap keterlambatan tersebut dapat segera teratasi sehingga pembangunan dan pelayanan di tingkat kampung tetap berjalan optimal sepanjang tahun anggaran berjalan.