RRI.CO.ID, Mahulu - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, Samson Batang, menegaskan keterbatasan kewenangan instansinya dalam mengintervensi sekolah swasta. Hal ini disampaikan guna merespons dinamika terkait belum terakomodasinya ribuan tenaga kontrak di wilayah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kendali penuh terhadap operasional lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak yayasan. Fokus utama Disdikbud saat ini adalah memastikan standar pendidikan tetap terjaga tanpa melampaui batas regulasi yang berlaku.

"Disdikbud hanya memiliki kewenangan intervensi penuh pada sekolah negeri, aturan pengelolaan sekolah swasta berada di bawah kebijakan mandiri masing-masing penyelenggara pendidikan," ujar Samson Batang, Selasa, 31 Maret 2026.

Ketidakmampuan melakukan intervensi ini juga mencakup persoalan krusial seperti penutupan operasional sekolah yang sedang berjalan. Pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang sangat ketat sebelum mengambil tindakan hukum terhadap lembaga swasta.

Samson mengungkapkan bahwa desakan dari pihak luar tidak bisa menjadi dasar tunggal dalam pengambilan keputusan strategis. Meskipun terdapat aspirasi kuat dari masyarakat maupun orang tua murid, legalitas formal tetap menjadi rujukan utama dinas.

"Pada sekolah swasta tidak bisa langsung mengambil keputusan seperti penutupan, meskipun ada aspirasi dari masyarakat, semoga ini dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai sekat kewenangan antara pemerintah dan swasta,” ucapnya.

Saat ini, pihak dinas lebih memilih pendekatan persuasif dan koordinasi intensif dengan yayasan-yayasan pendidikan di Mahakam Ulu. Langkah ini diambil untuk mencari solusi terbaik bagi tenaga pengajar tanpa mengorbankan hak belajar para siswa.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah berharap stabilitas dunia pendidikan di Kabupaten Mahakam Ulu tetap terjaga dengan kondusif. Penataan tenaga pendidik terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan regulasi yang tersedia.