DPRD Mahulu Kritisi dan Beri Masukan atas Usulan Musrenbang yang Tak Merata
- 28 Feb 2026 06:43 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Mahulu - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Desiderius Dalung Lasah, menegaskan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya dalam forum Musrenbang tingkat Kecamatan di Lamin Adat, Kampung Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai, pada Jumat 14 Februari 2026 lalu.
Dikonfirmasi, Jumat 27 Februari 2026, Desi menyoroti masih adanya usulan kampung pada Musrenbang sebelumnya yang belum terakomodir dalam program pemerintah daerah.
Berdasarkan paparan Balitbangda, ia mencermati sejumlah kegiatan tahun 2026 yang tidak memiliki rekam jejak pengusulan melalui Musrenbang.
“Saya berharap ke depan apa yang menjadi usulan dari tingkat kampung betul-betul diakomodir dan diperhatikan. Jika ada program yang muncul tanpa melalui mekanisme Musrenbang, tentu ini menjadi catatan penting,” kata Desi.
Menurutnya, Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap usulan masyarakat dapat menjadi dasar dalam penentuan program dan penganggaran pemerintah.
Layanan Dasar di Wilayah Hulu Perlu Perhatian Serius
Sebagai lembaga legislatif, DPRD, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan proses perencanaan berjalan transparan, partisipatif, dan adil.
Karena itu, ia menegaskan tema Musrenbang tahun ini tentang pemerataan layanan dasar harus diwujudkan secara konkret melalui distribusi program dan anggaran yang adil di seluruh wilayah Mahulu, termasuk kawasan perbatasan dan daerah hulu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembangunan.
Desi menambahkan, khusus di dua kecamatan wilayah atas seperi Long Pahangai dan Long Apari, layanan dasar yang perlu benar-benar diperhatikan ke depan meliputi penyediaan air bersih, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, dukungan terhadap kelompok tani, serta sektor kesehatan dan pendidikan.
“Bagaimana kita berbicara pemerataan jika pembangunan hanya berfokus pada satu wilayah saja. Semua kecamatan harus merasakan dampak pembangunan yang sama,” ujarnya.
Sebagai unsur pimpinan DPRD, Desi memastikan pihaknya akan terus mengawal agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat kampung. Setiap rupiah dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....