RRI.CO.ID, Mahulu - Perencanaan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu ditegaskan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.

Pemerintah daerah memandang proses perencanaan bukan sekadar penyusunan dokumen administratif, melainkan tahapan strategis dalam menentukan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu, Agustinus Teguh Santoso, mengatakan solidaritas bersama menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.

“Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional,” ujarnya, Kamis 26 Februari 2026.

Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan akan memperkaya substansi kebijakan yang dirumuskan. Aspirasi masyarakat menjadi bahan penting sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Teguh menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat akan menentukan kualitas hasil perencanaan. Tanpa kebersamaan, program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran.

“Solidaritas bersama menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah sebelum RKPD Tahun 2027 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Mahakam Ulu,” katanya.

Melalui proses yang terbuka dan akuntabel, Pemkab Mahakam Ulu berharap dokumen RKPD 2027 mampu menjadi pedoman pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.