Lebih Dari 500 Honorer di Mahulu Belum Terakomodir P3K Paruh Waktu
- 14 Feb 2026 08:54 WIB
- Sendawar
RRI.CO.ID, Mahulu - Lebih dari 500 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu belum terakomodir dalam pengukuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, beberapa di antaranya merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama pada sektor pelayanan kesehatan yang selama ini bergantung pada peran tenaga non PNS. Keterbatasan formasi dan kuota menjadi faktor utama belum terakomodirnya seluruh tenaga honorer dalam pengangkatan P3K tahun ini.
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu, Nobertus Ngande, menjelaskan pemerintah daerah memahami kondisi yang dihadapi para tenaga honorer. Menurutnya, penataan kepegawaian tetap dilakukan mengacu pada regulasi dan kemampuan anggaran daerah.
“Kami mencatat ada lebih dari 500 tenaga honorer yang belum terakomodir dalam pengukuhan P3K, termasuk tenaga kesehatan di berbagai faskes,” ujar Nobertus, Sabtu 14 Februari 2026.
Ia menambahkan, khusus bagi Tenaga Non PNS (TNP) terutama tenaga kesehatan yang belum terakomodir, pemerintah daerah tengah menyiapkan skema alternatif melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi sementara untuk memberikan kepastian status kerja.
“Untuk tenaga kesehatan yang belum terakomodir, skema BLUD bisa menjadi alternatif perubahan status kepegawaian, sehingga pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal,” ucapnya.
Pemerintah daerah saat ini juga melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan tenaga di setiap fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu akibat kekurangan tenaga.
Pemkab Mahakam Ulu menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan tambahan formasi P3K pada periode berikutnya. Dengan berbagai skema yang disiapkan, diharapkan para tenaga honorer tetap dapat mengabdi dan pelayanan publik di daerah perbatasan tersebut tetap berjalan maksimal.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....