RRI.CO.ID, Mahulu - Rancangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) di Mahakam Ulu kini memasuki tahap verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Proses ini mencakup penyesuaian mendalam terhadap aspek hukum serta teknis pelaksanaan agar kebijakan tersebut memiliki landasan yang kuat.

Tujuan utama dari kebijakan strategis ini agar dapat memberikan kepastian penghasilan bagi para guru TK di wilayah tersebut. Selama ini, kesejahteraan tenaga pendidik jenjang usia dini tersebut sepenuhnya bergantung pada dukungan dana yang sifatnya tidak stabil.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahakam Ulu, Samson Batang menegaskan bahwa payung hukum yang jelas sangat diperlukan sebelum anggaran dicairkan. "Pemberian insentif tidak bisa langsung dilakukan tanpa adanya dasar regulasi yang kuat dan sesuai dengan ketentuan," katanya, Selasa, 31 Maret 2026.

Selain masalah administrasi, pemerintah daerah juga mempertimbangkan rasio antara jumlah siswa dan tenaga pendidik di sekolah swasta. Hal ini menjadi poin krusial agar alokasi dana Bosda dapat disalurkan secara efektif serta tepat sasaran.

Fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat sekolah yang memiliki jumlah guru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muridnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu variabel penting yang sedang dievaluasi dalam penyusunan teknis regulasi terbaru ini.

Samson Batang menambahkan bahwa sinkronisasi data sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan distribusi bantuan pendidikan di daerah. "Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah rasio jumlah siswa dan tenaga pendidik di sekolah swasta yang realitanya belum seimbang," ujarnya.

Apabila proses verifikasi di Kemenkumham berjalan lancar, diharapkan kesejahteraan para guru honorer dan swasta akan segera membaik. Kepastian honorarium ini menjadi motivasi besar bagi tenaga pendidik untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran di Mahakam Ulu.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen penuh untuk menuntaskan regulasi ini demi masa depan pendidikan yang lebih cerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam memeratakan akses serta kualitas pendidikan di seluruh daerah.