KBRN, Sendawar: Empat desa di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur yaitu, Tanjung Soke, Gerunggung, Deraya dan Lemper kembali menggugat perhatian pemerintah. Pasalnya desa-desa ini sudah puluhan tahun terjebak dalam status desa tertinggal dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Kepala kampung Deraya, Syahrani berbicara dengan penuh emosional saat menghadiri forum kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur bersama anggota DPR dan DPD RI di kantor buati Kutai Barat pada 14 Januari 2025. Dengan lantang ia menyuarakan jeritan hati desanya.

“Kalau jalan kami jangankan bawa barang, bawa tenaga kosong aja hampir-hampir ngga nyampai ke kecamatan. Sebetulnya kami dari Kabupaten Kutai Barat ini di empat kampung ini merasa malu juga sih, kok kampung kami aja yang tertinggal itu,” katanya.

“Kampung-kampung yang lain seperti yang ada ini sudah maju masih dianggarkan, masih diperhatikan. Seharusnya kampung yang tadi memang sudah maju dan mapan itu nanti-nantilah dulu. Ini Kampung kami sudah tahunya tertinggal sudah tahunya seperti ini nanti-nanti bahkan anggaran-anggaran sisa.

“Saya juga miris kenapa untuk Kutai Barat kok ada kampung tertinggal, saya miris itu,” ujar Syahrani.

BACA JUGA:

Bupati Kubar Soroti Jalan Rusak ke Pj Gubernur Kaltim

Ironi besar ini semakin terasa karena keempat desa ini berada di dekat ibuota Nusantara (IKN). Meski demikian perhatian yang mereka terima sangatlah minim. Syahani menegaskan bahwa mereka hanya meminta satu hal yaitu jalan yang layak.

“Apalagi kampung kami empat kampung ini berdekatan dengan ibuota IKN karena saya sering ke Penajam ke PPU sering ke sana waktu jalan bagus dulu. Tapi dengan sekarang ini jangankan ke Sotek, ke Penajam, ke Resak (ibu kota kecamatan) aja tadinya 1 jam, sekarang mencapai satu, sehari ful.

“Kami sekarang minta pembuktian. Pembuktiannya apa? Tidak berlebihan pembuktian kami cuma jalan, jangan cuma kami diberi janji yang manis-manis,” ucapnya.

Syahrani menegaskan akses jalan adalah kunci utama untuk membuka keterisolasian desa-desa tersebut. Dengan jalan yang baik, ekonomi, pendidikan dan kesehatan DESA akan ikut bangkit. Namun yang mereka terima selama ini hanyalah janji.

Syahrani mengungkapkan desa mereka memiliki aset ekonomi yang besar tetapi sulit dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur. Dampak buruk infrastruktur tidak hanya merugikan ekonomi tetapi juga merenggut nyawa.

Syahrani mengenang peristiwa tragis ketika seorang warganya meninggal di perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Bukan hanya itu, program pemerintah dan fasilitas yang dibangun terkesan mubazir karena minimnya petugas yang mau bekerja di sana.

“Sekarang yang perlu saya sampaikan juga di sana fasilitas tidak ada yang ngga ada, Puskesmas ada, Pustu ada, sekolah ada SMP SD ada, cuma tenaganya yang berpikir ke sana, tenaganya. Apa sebab? karena jalan. Kalau yang lain-lain itu kami bisa menunda, kalau jalan itu bagus Insyaallah yang lain-lain itu bisa datang sendiri dan mudah datangnya.

“Contoh berapa kegiatan di kampung kami asal-asalan kegiatannya, karena mengangkut materialnya susah,” tambah dia.

BACA JUGA:

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Nasional di Kutai Barat

Syarani berharap kunjungan para pemangku kebijakan kali ini membawa perubahan nyata. Bukan sekedar janji-janji manis yang telah lama mereka dengar. Selain itu dia meminta agar pembangunan yang akan dilakukan haruslah memadai dan tidak asal jadi.

“Tolong Kampung kami diperhatikan, bukan diperhatikan waktu kita duduk hari ini saja, jangan saya minta jangan. Tolong dibuktikan karena dari petugas provinsi tahun berapa itu pernah jalan kaki ke sana itu tidak ada hasilnya. Itu yang ibu-ibu sampai mau pingsan dulu itu saya kasian juga.

“Dengan hal ini saya mohon dengan sangat, tolonglah kami diperhatikan. Waktu inilah kami mengharap bantuan, uluran tangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Kemana lagi kami mengadu, di mana lagi kami curhat kalau tidak ke pemerintahan,” tuturnya penuh emosional.

Menanggapi tuntutan warga, Bupati Kutai Barat FX Yapan menyatakan pembangunan jalan terkendala status kawasan hutan. Pasalnya dari total 23 kilometer jalan, 18 kilometer masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang memerlukan izin pemerintah pusat.

“Karena memang itu kita bermasalahnya dengan kehutanan, padahal kita mau itu bikin spot-spot kemarin, tapi tetap tidak bisa berbenturan dengan perizinan dari pusat. Nah itu yang menjadi kendala. Jadi kita baru buat satu jembatan aja,” terang Yapan.

BACA JUGA:

Jalan Nasional Rusak, DPRD Kubar Audiensi ke BBPJN Kaltim

Sementara itu Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik mengakui bahwa infrastruktur buruk menjadi masalah serius. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan prioritas. solusinya kata Akmal adalah mendatangkan investasi.

“Kami juga pemerintah provinsi memahami memang sumber daya kita terbatas. Kalau bapak tahu, kontribusi APBD, APBN itu hanya 14% terhadap perekonomian secara keseluruhan. Makanya kita harus dukung adalah mendorong kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan dalam mendatangkan investasi,” jelas Akmal.

“Biasanya kalau kita memberikan ruang adanya investasi ditik tertentu, itu pasti kita kecipratan. Makanya Insyaallah saya tidak mau janji dulu, nanti bilang pak Kades hanya janji. Sudah Diren (Otonomi Daerah) sekarang masih janji juga.

“Tetapi terima kasih Pak kades sudah teriak, bapak memang harus menyuarahkan seperti itu,” ungkap Akmal memotivasi desa tertinggal.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yulianus Henock berjanji membawa aspirasi warga ke pemerintah pusat. Sementara anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan koleganya di komisi infrastruktur agar memberi perhatian khusus kepada empat desa tersebut.

“Saya sedih juga ya, 80 tahun Indonesia merdeka masih ada jalanan kita di sini yang rusak Pak Bupati. Terus tadi pak Syahrani cerita warganya ada yang meninggal di tengah jalan, terus ada yang melahirkan juga anaknya meninggal. Waduh saya sedih banget.

“Tapi pak ini merupakan atensi buat kami, Insyaallah saya sudah catat semua yang ada di sini, yang bapak sudah perlihatkan tadi dan video-videonya sudah saya catat semua,” ujar istri Rudi Mas’ud itu.

“Mungkin dalam waktu dekat kami kan ada pertemuan RDP dengan kementerian PU ya termasuk nantinya laporan-laporan masyarakat itu akan kami tindaklanjuti nanti, yang penting status tanah,” tambah Yulianus Henock Sumual, senator asal Kutai Barat.

Kondisi Empat desa di Kutai Barat adalah potret nyata bahwa pembangunan belum menyentuh semua lapisan. Warga berharap, keadilan tidak hanya sekadar slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.