RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai melakukan survei lapangan untuk memetakan rencana cetak sawah baru di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Langkah ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pertanian RI guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Pertanian Kubar, Stepanus Alexander Samson, mengatakan tim dari provinsi sudah turun ke sejumlah lokasi, tetapi laporan resmi belum diterima.

“Provinsi sudah turun ke lokasi, tapi progresnya seperti apa kami belum dapat laporan,” ujar Stepanus, di Sendawar, Rabu 25 Maret 2026.

Ia menjelaskan, survei ini bertujuan memastikan lahan yang dipilih benar-benar layak. Tim akan mengecek kesuburan tanah, sistem drainase, serta ketersediaan air agar sawah yang dicetak bisa berproduksi secara berkelanjutan.

“Harus dipastikan lahannya produktif, bukan hanya dicetak lalu tidak dimanfaatkan,” katanya.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan pagu anggaran mencapai Rp164,7 miliar. Anggaran tersebut akan disalurkan sebagai bantuan kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II Banjarbaru.

Di sisi lain, Kementan juga mendorong program cetak sawah rakyat yang melibatkan langsung pemilik lahan. Program ini bertujuan meningkatkan produksi padi lokal dan mengurangi ketergantungan Kutai Barat terhadap pasokan beras dari luar daerah.

"Cetak sawah rakyat itu adalah mencetak sawah di lahan-lahan milik masyarakat yang memiliki potensi. Nanti dilakukan SID dulu untuk menentukan mana yang bisa jadi sawah dan mana yang tidak," ujar Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Anny Mulyani saat meninjau persawahan Rapak Oros, di kecamatan Linggang Bigung, Februari lalu.

Pemerintah berharap hasil survei ini segera rampung agar proses pembangunan dapat dipercepat dan kebutuhan lahan pertanian di Kutai Barat tetap terjaga.

Defisit Beras dan Krisis Lahan

Program cetak sawah ini menjadi penting karena Kutai Barat saat ini menghadapi defisit beras yang cukup besar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kubar, Rion, menyebut kebutuhan beras masyarakat mencapai sekitar 22.000 ton per tahun. Namun produksi lokal baru sekitar 3.000 ton.

“Artinya defisit 18.000 sampai 19.000 ton. Yang diperlukan itu adalah lahan,” ujar Rion dalam pertemuan dengan Anggota DPD RI di kantor Pemkab Kubar, Senin 23 Februari 2026.

Menurut Rion, keterbatasan produksi lokal membuat Kutai Barat sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Dampaknya, harga beras di pasar lokal melonjak hingga Rp18.000–Rp19.000 per kilogram, di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.400.

Selain itu, krisis lahan juga menjadi persoalan utama. Sebagian besar lahan produktif kini dikuasai perkebunan skala besar, sehingga ruang untuk pertanian pangan semakin terbatas.

Tiga Solusi Kejar Swasembada

Menanggapi kondisi tersebut, akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda, Prof. Edwin Halim, menawarkan tiga solusi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Kutai Barat.

Pertama, percepatan pembangunan Bendungan Muara Asa yang dinilai mampu mengairi hingga 2.500 hektare sawah dan menghasilkan sekitar 33.000 ton beras per tahun.

Kedua, revitalisasi irigasi teknis di wilayah Bongan agar kembali berfungsi optimal dan meningkatkan produktivitas lahan. Ketiga, optimalisasi daerah irigasi Gadur seluas 100 hektare sebagai solusi cepat untuk menambah produksi lokal.

Menurut Edwin, sektor pertanian menjadi salah satu kunci masa depan ekonomi Kutai Barat, terutama pasca tambang.

Dorongan Kebijakan dan Perlindungan Lahan

Anggota DPD RI, Yulianus Henock Sumual, mengatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat kementerian jika ditemukan hambatan, termasuk dominasi lahan oleh korporasi.

“Kami bisa memanggil kementerian jika lahan pertanian warga hilang untuk perkebunan,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tengah memproses penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) seluas 3.800 hektare. Kebijakan ini bertujuan melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi perkebunan atau pertambangan.

Dengan kombinasi program cetak sawah, dukungan infrastruktur, dan perlindungan lahan, pemerintah berharap produksi padi di Kutai Barat meningkat. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan defisit beras dan menjaga ketahanan pangan daerah, terutama sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).