RRI.CO.ID, Sendawar – Pemerintah pusat menyiapkan program cetak sawah baru di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) sebagai respons atas potensi berkurangnya lahan pertanian di daerah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kubar, Stepanus Alexander Samson, mengatakan alih fungsi lahan menjadi tantangan serius karena banyak area potensial kini dikuasai perusahaan perkebunan skala besar.

“Ini jadi tantangan kita. Lahan pertanian bisa terancam karena banyak yang dikuasai perusahaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat masih melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan program cetak sawah benar-benar tepat sasaran. Tim tidak hanya menilai kondisi tanah, tetapi juga kesuburan, drainase, dan ketersediaan air.

“Semua dicek, bukan hanya tanah kosong. Harus dipastikan lahannya produktif dan bisa berlanjut, tidak sekadar dicetak,” kata Stepanus.

Menurutnya, tim dari pemerintah provinsi sudah turun ke beberapa titik untuk melakukan survei awal. Namun hingga kini, hasil kajian tersebut masih belum disampaikan ke pemerintah daerah. Lokasi pasti pembangunan sawah juga masih menunggu hasil evaluasi teknis.

Kementan juga sudah Rp164,7 miliar untuk pencetakan sawah baru di Kubar tahun ini. Program ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian Pertanian melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas II Banjarbaru.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga menawarkan program cetak sawah rakyat bagi masyarakat yang memiliki lahan potensial. Program ini bertujuan meningkatkan produksi padi lokal agar Kutai Barat tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Anny Mulyani, mengatakan pemerintah akan memulai dengan tahap Survey Investigation Design (SID) untuk memastikan kelayakan lahan.

“Cetak sawah rakyat itu dilakukan di lahan milik masyarakat yang punya potensi. Nanti dilakukan SID dulu untuk menentukan mana yang bisa jadi sawah dan mana yang tidak,” ujarnya saat meninjau persawahan Rapak Oros di Kecamatan Linggang Bigung, Sabtu 21 Februari 2026.

Selain mencetak sawah baru, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur seperti irigasi perpompaan, embung, dan dam parit, terutama untuk lahan kering yang memiliki potensi sumber air.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan rawa melalui normalisasi saluran dan pembangunan pintu air untuk mengendalikan genangan.

“Yang penting ada sumber airnya. Kalau ada potensi, bisa kita bantu dengan irigasi perpompaan atau embung supaya air bisa naik ke lahan,” jelas Anny.

Program ini dinilai penting untuk mengejar kemandirian pangan lokal. Saat ini, Kutai Barat membutuhkan sekitar 20 ribu ton beras per tahun untuk memenuhi konsumsi sekitar 189 ribu penduduk. Yang artinya membutuhkan sekitar 2.500 hektare lahan sawah agar bisa swasembada.

Sementara luas baku sawah yang ada baru sekitar 1.800 hektare dan belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian lahan bahkan beralih fungsi ke komoditas lain, sementara pola tanam masih terbatas satu kali dalam setahun.

Dengan kombinasi program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan, pemerintah berharap produksi padi di Kutai Barat meningkat dan ancaman kekurangan lahan pertanian dapat diatasi.