RRI.CO.ID, Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menargetkan pembangunan Gedung Bulog dalam kurun waktu dua tahun ke depan guna menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan infrastruktur tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah serta menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Rencana pembangunan Gudang Bulog ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperpendek rantai distribusi beras yang selama ini masih bergantung pada daerah lain. Dengan adanya gudang penyimpanan mandiri, distribusi beras diharapkan lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh kampung di Mahakam Ulu secara merata.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional, Maino Dwi Hartono, menyampaikan, proses hibah lokasi untuk pembangunan gudang Bulog di Mahakam Ulu saat ini tengah berproses. Tahapan tersebut dinilai penting agar target pembangunan dapat terukur dan direalisasikan sesuai perencanaan.

“Selama proses administrasi dan perencanaan berlangsung, pemerintah daerah sementara ini bisa memanfaatkan langkah jangka pendek dengan mengoptimalkan dukungan gudang di Kutai Barat. Fasilitas penyimpanan yang segera terbangun di wilayah tersebut akan menjadi penopang sementara distribusi beras bagi masyarakat Mahakam Ulu,” katanya, Selasa, 24 Februari 2026.

Keberadaan gudang Bulog di ini nantinya diharapkan mampu memperkuat sistem cadangan pangan pemerintah daerah. Selain menjamin pasokan beras, fasilitas ini juga berperan dalam menjaga stabilitas harga terutama saat terjadi lonjakan permintaan maupun gangguan distribusi.

Sebagai daerah perbatasan dengan akses transportasi yang terbatas, Mahakam Ulu membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang memadai. Pembangunan Gudang Bulog dinilai menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan geografis sekaligus meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu optimistis target pembangunan dapat terealisasi sesuai rencana apabila seluruh proses hibah dan perencanaan berjalan lancar. Sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pangan Nasional diharapkan mampu mempercepat terwujudnya fasilitas penyimpanan beras yang representatif bagi masyarakat perbatasan.