Kemendagri Minta Perusahaan di Kubar Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

RRI.CO.ID, Sendawar - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri memberikan teguran sekaligus arahan tegas kepada korporasi yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Perusahaan besar di sektor pertambangan dan perkebunan didorong untuk tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi wajib memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal guna menekan angka kemiskinan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Analis BSKDN Kemendagri, Ira Hayatunisma, dalam forum diskusi Strategi Penguatan SDM di Aula ATJ, Kantor Pemkab Kubar, Kamis, 12 Februari 2026. Ia menilai ketergantungan ekonomi Kubar pada sektor tambang yang mencapai 43,84% PDRB harus dibarengi dengan lapangan kerja yang inklusif bagi warga asli daerah.

“Daerahnya kaya sumber daya alam tetapi masyarakatnya miskin. Ini ibarat tikus mati di lumbung padi, kan kasian,” ujar Ira dengan nada getir saat menyoroti fenomena kemiskinan di daerah kaya minerba tersebut.

Ira membedah data memprihatinkan yang menunjukkan 83 persen pekerja di Kutai Barat masih berstatus tenaga kerja informal atau tidak tetap. Di sisi lain, posisi strategis di perusahaan besar kerap diisi tenaga kerja luar daerah dengan dalih kualifikasi.

"Korporasi, baik tambang maupun sawit, harus punya komitmen moral dan hukum. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau mentok sebagai buruh kasar di tanah mereka sendiri," ucapnya tegas.

Ia pun meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) serta Dinas Tenaga Kerja Kubar untuk memperketat pengawasan rasio tenaga kerja lokal pada pemegang HGU dan IUP. Ira mengusulkan agar aturan prioritas tenaga kerja lokal menjadi prasyarat mutlak sebelum izin dikeluarkan oleh Bupati.

Solusi Link and Match dan Kemandirian Ekonomi

Meski mendesak korporasi, Kemendagri mengingatkan Pemkab Kubar agar proaktif menyiapkan SDM melalui pelatihan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri. Ira menyarankan agar perusahaan transparan mengenai kualifikasi yang dibutuhkan, sementara pemerintah daerah masuk melalui pelatihan yang didanai secara kolaboratif lewat dana CSR.

Selain sektor industri, Ira mendorong pemuda Kubar membangun mindset kewirausahaan di sektor non-minerba, seperti hilirisasi agroindustri. "Generasi muda harus diarahkan menjadi pengusaha tani atau ahli pengolahan produk lokal. Mereka harus menjadi pemilik kebun mandiri, bukan selamanya menjadi buruh upah minimum," katanya.

Bedah Masalah Pengangguran dan Isolasi Infrastruktur

Dalam forum yang sama, kelompok diskusi yang melibatkan Disnaker, PUPR, Kominfo, dan BPJS Ketenagakerjaan berhasil membedah akar masalah pengangguran di Kubar yang ternyata dipicu oleh tiga faktor utama:

1. Fenomena Skill Mismatch

Banyak lulusan di Kubar mengalami "salah jodoh" antara keahlian dan permintaan pasar. "Kita butuh tenaga mekanik, tapi pelatihannya di bidang lain. Solusinya, Disnaker akan memperkuat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri tambang dan jasa di Kubar," ucap perwakilan kelompok diskusi.

2. Isolasi Digital di 21 Kampung

Hambatan informasi menjadi kendala besar. Pemkab mengungkapkan masih ada 21 kampung dari 8 kecamatan yang berstatus blank spot (tanpa internet) dan belum teraliri listrik PLN. Padahal, saat ini sistem rekrutmen kerja mayoritas telah berbasis elektronik.

"Sekarang lamaran kerja semua berbasis elektronik. Di wilayah yang tidak ada internet, warga otomatis tertinggal informasi lapangan kerja. Begitu juga dengan listrik yang menghambat tumbuhnya UMKM dan usaha jasa di kampung," katanya.

3. Urut Nadi Ekonomi dan Jaminan Sosial

Akses jalan yang buruk juga disorot karena memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli. PUPR dan Disnaker sepakat bahwa konektivitas jalan adalah urat nadi ekonomi yang menentukan hidupnya usaha jasa di kampung.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial. Hal ini dianggap sebagai jaring pengaman agar pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan.

Peta Jalan Strategis Pemkab Kubar

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kubar menyusun peta jalan ketenagakerjaan yang sistematis:

• Jangka Pendek: Pendataan peluang kerja digital dan sosialisasi masif.
• Jangka Menengah: Pelatihan skill spesifik berbasis potensi daerah (pertanian, otomotif, jasa).
• Jangka Panjang: Penempatan kerja sesuai bidang (link and match), pembangunan jaringan listrik merata, dan interkoneksi infrastruktur jalan di seluruh kecamatan.

Forum merekomendasikan evaluasi berkala terhadap izin korporasi. Pemerintah daerah harus memiliki "taring" lebih kuat untuk memastikan investasi yang masuk mampu meningkatkan derajat hidup masyarakat lokal secara berkelanjutan.