RRI.CO.ID, Sendawar – Kampung Muara Beloan kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menyatakan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam menyokong kebutuhan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak main-main, pemerintah kampung siap menghibahkan ribuan hektare lahan rawa untuk dijadikan lumbung ikan nasional.

Kepala Kampung Muara Beloan, Rudi Suhartono, mengungkapkan pihaknya memiliki total wilayah seluas 8.430 hektare. Dari luasan tersebut, 5.000 hektare di antaranya merupakan lahan potensial yang siap dikembangkan menjadi pusat perikanan air tawar.

"Kami siap menghibahkan 5.000 hektare lahan rawa untuk stok pangan perikanan IKN dan Kutai Barat. Ini peluang besar agar Kaltim tidak kalah bersaing dengan Sulawesi atau Banjarmasin dalam menyuplai kebutuhan pangan ke IKN," ujar Rudi dalam Forum Diskusi Publik yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Barat Tahun 2027, di aula ATJ Kantor Pemkab Kubar, Senin 19 Januari 2025.

BACA JUGA:

Kampung Muara Beloan Jadi Sentral Perikanan di Kubar

Meski punya potensi raksasa, Rudi mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan yang mencekik ekonomi warga. Ia membeberkan disparitas harga yang sangat mencolok akibat akses transportasi yang tidak maksimal.

"Di kampung kami, ikan Haruan hanya laku Rp10.000 per kilo, padahal di Pasar Melak harganya mencapai Rp75.000 per kilo. Penyebabnya cuma satu: jalan tidak maksimal," ucapnya.

Menurutnya, jika pemerintah daerah memberikan prioritas pembangunan jalan pada kampung-kampung penghasil sumber daya alam (SDA), hal itu akan langsung mendongkrak Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan mengentaskan kemiskinan.

Selain berharap pada APBD Kabupaten, Rudi juga mendesak pemerintah agar membuat kebijakan tegas kepada perusahaan-perusahaan swasta di wilayah tersebut terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menyayangkan adanya perusahaan yang hanya mau menggunakan jalan umum namun enggan peduli terhadap perbaikan infrastruktur.

“Kami mohon kebijakan kuat agar perusahaan lebih fokus pada CSR. Paling tidak ada kepedulian untuk memperbaiki jalan yang mereka lewati," katanya.

Rudi berharap aspirasi mengenai pemerataan infrastruktur berbasis potensi daerah ini dapat segera ditindaklanjuti demi menyongsong peran strategis Kubar sebagai penyangga IKN.

BACA JUGA:

Ketergantungan Sektor Tambang Dinilai Hambat Transformasi Ekonomi Kubar

Menanggapi hal tersebut, Bappeda Litbang Kabupaten Kutai Barat menyatakan siap menampung seluruh aspirasi, masukan, dan usulan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk aspirasi dari pemerintah kampung terkait pemerataan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyatakan forum ini strategis untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RKPD 2027. RKPD 2027 disusun partisipatif, transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pemenuhan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi daerah berbasis agroindustri.