Purworejo Gerakkan 54 Desa Wisata lewat Dol Deswita, Sasar Kebangkitan Ekonomi

RRI.CO.ID, Purworejo - Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Dinporapar, menggenjot upaya pemulihan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Fokusnya diarahkan pada 54 desa wisata yang tersebar di 16 kecamatan, melalui program Dolan Desa Wisata atau Dol Deswita.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinporapar Purworejo, Edi Nur Widyoko menjelaskan, Dol Deswita dirancang sebagai instrumen pemantauan berbasis pengalaman. Tim dinas mendatangi desa wisata dan berperan sebagai wisatawan untuk menilai langsung aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.

“Sejauh ini sekitar 16 desa wisata telah kami kunjungi. Setelah kunjungan, kami memberikan evaluasi, masukan teknis, serta motivasi kepada pengelola terkait peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan destinasi,” ujar Edi kepada RRI, pada Jumat, 26 Juni 2026.

Salah satu lokasi yang telah disambangi adalah kawasan wisata Manggul Joyo di Desa Cacaban Kidul. Program serupa akan dilakukan secara berkala hingga seluruh desa wisata terpantau.

Jumlah 54 desa wisata tersebut merupakan hasil kurasi terakhir pada 2022. Dinporapar berencana melakukan penilaian ulang pada akhir 2026. “Hasilnya dinamis, jumlahnya bisa bertambah atau berkurang, sesuai perkembangan dan pemenuhan kriteria masing-masing desa,” kata Edi.

Edi memetakan tiga persoalan utama yang membuat sejumlah desa wisata kehilangan momentum. Pertama, penurunan kunjungan wisatawan berdampak pada pendapatan pengelola dan minimnya perawatan fasilitas.

Kedua, banyak SDM pengelola beralih pekerjaan karena sektor wisata tidak lagi menjadi sumber penghasilan utama. Ketiga, berkurangnya dukungan dari pemerintah desa di beberapa wilayah.

Untuk menjawabnya, Dinporapar memperluas kolaborasi. Selain Pokdarwis, dinas menggandeng pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan BUMDes dalam setiap kunjungan.

“Kami duduk bersama setelah kunjungan untuk merumuskan terobosan. Tujuannya menyatukan langkah antara pengelola, pemerintah desa, BUMDes, hingga kecamatan, agar kebangkitan desa wisata menjadi gerakan kolektif,” ujarnya.

Ia menekankan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani 54 titik sekaligus. “Dengan jumlah, sebaran, dan karakteristik desa yang berbeda, peran aktif masyarakat dan pemerintah desa sangat menentukan,” katanya.

Menurut Edi, penguatan desa wisata ditargetkan menjadi pengungkit ekonomi lokal. Apabila didukung BUMDes atau investor, potensi desa wisata akan semakin optimal.

Terkait penyusunan paket wisata, ia menyebut kewenangan tersebut berada di bidang lain di lingkungan Dinporapar. Bidang Destinasi Pariwisata fokus pada penyiapan dan peningkatan mutu destinasi.

Meski demikian, Edi menilai sinergi antara penguatan destinasi dengan paket wisata menjadi faktor penting mempercepat pertumbuhan.“Intinya kami memberi semangat agar desa wisata kembali bangkit, ketika desa wisata berkembang, dampaknya langsung terasa pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” ucap Edi.(Ags)