DPR Soroti Program Pariwisata, Samuel Wattimena Minta Kemenpar Transparan

RRI.CO.ID, Jakarta- Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena meminta Kementerian Pariwisata memberikan informasi yang lebih rinci terkait lokasi pelaksanaan berbagai program pengembangan sektor pariwisata di daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata RI dan jajaran kementerian, Rabu 3 Juni 2026.

Dalam rapat tersebut, Samuel menyoroti program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) industri pariwisata, pengembangan desa wisata, serta peningkatan keselamatan berwisata. Hal itu dinilai sangat berkaitan dengan kebutuhan daerah pemilihan para anggota DPR.

"Saya ingin mengetahui secara persis peningkatan kapasitas SDM industri ini dilakukan di daerah-daerah mana. Begitu juga pengembangan desa wisata maupun peningkatan keselamatan berwisata, lokasinya di mana saja," ujar Samuel dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurutnya, informasi yang detail mengenai lokasi program sangat penting. Dengan demikian, anggota DPR dapat mengawal sekaligus menyinergikan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Selain itu, Samuel juga mempertanyakan mekanisme penyaluran tugas pembantuan yang direncanakan menjangkau 38 provinsi. Ia meminta penjelasan mengenai prosedur yang dapat ditempuh pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan program tersebut.

"Bagaimana kami di daerah masing-masing bisa mendapatkan dukungan tugas pembantuan itu. Kepada siapa kami bisa mengetahui maupun mengajukannya," katanya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti berbagai insentif sektor pariwisata yang diberikan pemerintah. Di antaranya diskon transportasi udara, kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga tarif tol pada periode libur tertentu.

Menjelang masa libur sekolah, Samuel meminta penjelasan terkait akses masyarakat daerah terhadap program insentif tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. "Nah, yang akan kita hadapi ini adalah masa libur sekolah, bagaimana masyarakat di daerah masing-masing dapat mengakses insentif sektor pariwisata ini," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Samuel turut mempertanyakan mekanisme pemberian penghargaan atau awarding. Khususnya, bagi desa wisata yang dinilai berprestasi.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa. Ia menjelaskan, proses penentuan penerima penghargaan dilakukan melalui sistem pendaftaran dan seleksi oleh panitia.

"Teman-teman dari desa wisata akan mendaftar, kemudian ada panitia yang melakukan seleksi. Kategorinya mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri," kata Ni Luh Puspa.

Ia menjelaskan, desa wisata yang terpilih tidak hanya menerima penghargaan dalam bentuk dana. Akan tetapi, juga mendapatkan program pendampingan yang dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Saat ini, proses pendaftaran untuk penghargaan desa wisata tahun 2026 masih berlangsung. Menurut Ni Luh, skema tersebut diharapkan dapat mendorong desa wisata terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan daya saing destinasi wisata berbasis masyarakat di berbagai daerah.