RRI.CO.ID, Semarang - Program Koperasi Desa Merah Putih mulai bergerak dari tahap wacana menuju pembangunan dan rekrutmen pengelola di berbagai daerah. Pemerintah menempatkan koperasi ini bukan sekadar badan usaha desa biasa, tetapi sebagai instrumen ekonomi rakyat yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, distribusi barang, hingga pembiayaan usaha kecil di tingkat desa.

Namun di titik ini, ada hal yang perlu dikritisi secara jujur. Banyak program koperasi di Indonesia gagal bukan karena konsepnya buruk, melainkan karena pengelolaannya lemah. Koperasi sering dibentuk cepat demi target administrasi, tetapi minim pendampingan, transparansi, dan kompetensi manajerial. Akibatnya, koperasi hidup di atas kertas, sementara masyarakat tetap tidak merasakan manfaat nyata.

Karena itu, progres pembangunan dan rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih harus dilihat lebih dalam, bukan hanya berapa banyak kantor berdiri atau berapa pengurus direkrut. Jika dikelola serius, koperasi ini sebenarnya punya peluang besar untuk mensejahterakan masyarakat.. Koperasi dapat menjadi penghubung agar masyarakat tidak bergerak sendiri-sendiri menghadapi pasar.

Koperasi desa juga bisa memotong rantai distribusi yang panjang. Ketika pupuk, sembako, atau kebutuhan produksi dapat disalurkan langsung melalui koperasi, biaya masyarakat bisa ditekan. Saat hasil pertanian dan produk UMKM dikumpulkan dan dipasarkan bersama, posisi tawar warga akan meningkat.

Di sinilah koperasi semestinya hadir: bukan hanya meminjamkan uang, tetapi membangun ekosistem ekonomi desa.

Tetapi kesejahteraan tidak akan lahir hanya dari nama besar “Merah Putih”. Yang menentukan adalah tata kelola. Rekrutmen harus berbasis kapasitas, bukan kedekatan. Pengurus wajib transparan.

Laporan keuangan harus terbuka. Anak muda desa yang memahami teknologi dan pemasaran digital perlu dilibatkan agar koperasi tidak berjalan dengan pola lama yang tertinggal zaman.

Jika koperasi mampu berjalan profesional dan berpihak pada kebutuhan rakyat desa, maka program ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi berbasis gotong royong. Tetapi bila hanya dikelola sebagai proyek administratif dan politik jangka pendek, koperasi kembali akan kehilangan makna sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat.

(Editorial RRI Semarang)