Tujuh SPPG di Kudus Dihentikan Sementara, Validasi Data Jadi Sorotan

RRI.CO.ID, Kudus - Sebanyak tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus mendapat penghentian sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian sementara tersebut berkaitan dengan persoalan kesesuaian dan validasi data penerima manfaat yang tercatat dalam sistem BGN.

Paguyuban Mitra SPPG, Wahyu Widodo menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada aturan BGN mengenai data penerima manfaat. Dari tujuh SPPG yang terkena suspend, seluruhnya bersifat sementara.

Ia menegaskan, tidak ada SPPG yang diberhentikan secara permanen. "Untuk sementara, semua," kata saat dikonfirmasi, Senin, 5 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan data penerima manfaat yang belum sesuai dengan regulasi dan sistem yang digunakan BGN. Salah satunya menyangkut Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) penerima manfaat yang belum terdata atau belum terkoneksi dengan sistem aplikasi BGN.

"Kalau tidak ada nomor induk sekolah itu. Penerimaannya walaupun ada 100 atau 1.000, di BGN datanya nol," katanya.

Dengan demikian, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, melainkan kesesuaian data penerima dengan sistem yang digunakan BGN. Penghentian sementara mulai diberlakukan sejak malam sebelumnya dan efektif pada hari ini. Status suspend akan berlangsung hingga proses administrasi dan perbaikan data diselesaikan.

Pihaknya berharap perbaikan administrasi dapat diselesaikan secepatnya, bahkan ditargetkan rampung dalam satu hari. Setelah menerima surat edaran tersebut, pengelola SPPG diminta segera melakukan perbaikan data serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Memperbaiki data. Kemudian, komunikasi dengan korwil maupun regional Jawa Tengah," katanya.

Terkait sanksi lanjutan apabila perbaikan tidak segera dilakukan, ia menyebut, proses selanjutnya akan dikoordinasikan antara kepala SPPG dengan koordinator wilayah dan regional Jawa Tengah. Tujuh SPPG yang terkena suspend tersebut juga akan mendapat perhatian dan pemantauan selama proses perbaikan berlangsung. (RK)