Empat Program Strategis Jadi Fokus Audit BPK, Pemprov Jateng Siapkan Data

RRI.CO.ID, Semarang – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersiap menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap empat program strategis pemerintah. Kesiapan tersebut diperlukan agar proses audit berjalan lancar dan menghasilkan evaluasi yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan BPK di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin 31 Agustus 2026. Ia meminta setiap OPD yang menjadi objek pemeriksaan segera menyiapkan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan auditor.

Menurutnya, pemeriksaan BPK harus disambut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bersikap kooperatif dan terbuka selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Untuk setiap OPD yang akan diperiksa atau ada penilaian, apa yang perlu disiapkan, langsung disiapkan," ujar pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut. Ia menegaskan, keterbukaan data menjadi kunci dalam mendukung pemeriksaan yang objektif dan akuntabel.

Gus Yasin mengatakan, audit yang dilakukan BPK bukan semata-mata proses pengawasan, melainkan juga sarana evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. "Saya yakin bahwa pemeriksaan dan penilaian kali ini adalah untuk memperbaiki dan memberikan masukan yang bagus buat pemerintahan kami semakin bersih, semakin memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menjelaskan, terdapat empat program strategis yang menjadi fokus pemeriksaan. Program tersebut mencakup upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan energi, meningkatkan produksi dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan, pengelolaan bidang pendidikan, serta pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

Menurut Ahmad Luthfi, pemeriksaan tematik tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan Renstra BPK 2025–2029. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Dengan begitu, manfaat program strategis pemerintah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Jawa Tengah.