Kodam IV/Diponegoro Perkuat Pengendalian Program dan Anggaran

RRI.CO.ID, Semarang - Realisasi anggaran Kodam IV/Diponegoro hingga 31 Juli 2026 mencapai 66 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran semester I Tahun Anggaran 2026 untuk memastikan penggunaan anggaran tetap mendukung pencapaian sasaran program.

Evaluasi dipimpin Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., di Aula Makodam, Senin 10 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas perkembangan pelaksanaan program sekaligus berbagai kendala yang memengaruhi penyerapan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kodam IV/Diponegoro.

Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar 72,79 persen, Belanja Barang 51,11 persen, dan Belanja Modal sebesar 17,63 persen. Evaluasi tidak hanya melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., mengatakan dinamika pelaksanaan program sepanjang semester pertama membutuhkan kemampuan setiap satuan untuk beradaptasi. Efisiensi anggaran, perubahan kondisi global, kenaikan biaya operasional, hingga pelemahan nilai rupiah menjadi sejumlah faktor yang turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Karena itu, evaluasi diarahkan untuk memastikan setiap satuan mampu menjaga program tetap mencapai sasaran meskipun menghadapi berbagai kondisi tersebut. Perencanaan yang matang, pengendalian kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya secara tepat diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif.

Pangdam meminta seluruh Komandan dan Kepala Satuan Kerja menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program. Setiap kegiatan harus dikerjakan tepat waktu, tertib administrasi, serta tetap mengutamakan kualitas dan pencapaian sasaran.

“Forum evaluasi juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antar satuan. Para peserta diminta mencermati materi yang disampaikan dan aktif bertukar informasi mengenai kendala yang dihadapi, sehingga solusi dapat dirumuskan bersama sesuai kondisi masing-masing satuan,” kata Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin.

Menurutnya, sejumlah program prioritas juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Kodam IV/Diponegoro, di antaranya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pembangunan Jembatan Garuda, serta penyiapan Brigif TP dan Yonif TP di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam evaluasi tersebut, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program dan perbendaharaan. Di antaranya temuan hasil audit, penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD), serta perencanaan belanja pegawai yang belum cermat pada beberapa satuan sehingga berpotensi menimbulkan pagu minus.

Selain itu, masih terdapat satuan yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan terkait kelengkapan Wabku di lingkungan TNI AD. Pangdam meminta berbagai persoalan tersebut segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat pelaksanaan program kerja berikutnya.