RRI.CO.ID, Semarang - Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor garmen kembali menjadi sorotan. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, secara khusus menyinggung persoalan PHK di PT Victory Apparel Semarang saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Senin, 27 Juli 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyampaikan pesan Presiden agar pemerintah tidak menunggu persoalan membesar sebelum bertindak. Pemerintah diminta segera turun ke lapangan untuk mencari akar masalah dan membantu mencarikan solusi yang tetap melindungi pekerja.

“Kalau terjadi PHK, cepat turun ke bawah. Itu perintah Presiden. Jadi memastikan, digali penyebabnya apa, persoalannya apa, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah,” kata Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, perlindungan terhadap kelompok yang rentan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan. “Bahasa Presiden begini, kita harus melindungi yang lemah, bukan melindungi yang kuat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi di PT Victory Apparel tidak bisa dilihat secara sederhana. Berdasarkan penelusuran pemerintah daerah, perusahaan tersebut menghadapi tekanan yang berlapis dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Luthfi, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang memukul kondisi usaha perusahaan. “Setelah melihat historinya, kayaknya memang terutama karena Covid, banjir bandang, dan kondisi keuangan perusahaan,” kata Ahmad Luthfi.

Untuk mengantisipasi kasus serupa, Pemprov Jawa Tengah telah membentuk Satuan Tugas PHK yang bekerja secara preventif. Satgas tersebut bertugas memantau perusahaan yang mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan agar langkah penyelamatan dapat dilakukan lebih awal.

Jika PHK tidak dapat dihindari, pemerintah memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai ketentuan. Hak tersebut meliputi pesangon, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, uang lembur, hingga penggantian hak cuti.

Selain fokus pada pencegahan PHK, Ahmad Luthfi juga menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di antaranya melalui penurunan tarif Trans Jateng bagi buruh menjadi Rp1.000 per perjalanan, penyediaan daycare gratis, serta pembangunan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di kawasan industri.

Pemprov Jawa Tengah juga mendirikan Koperasi Buruh Jawa Tengah Sejahtera untuk membantu pekerja memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Koperasi pertama telah beroperasi di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang yang menjadi tempat bekerja sekitar 29 ribu buruh.

Pada sektor pengupahan, Ahmad Luthfi menetapkan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar Rp2.327.386,07 atau naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga daya beli pekerja di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Luthfi menegaskan bahwa pendekatan preventif dan dialog menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Dengan langkah itu, pemerintah berharap konflik hubungan industrial dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.