RRI.CO.IS., Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat penerapan industri hijau sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Langkah ini juga menjadi strategi meningkatkan daya saing industri di tengah tuntutan perdagangan global yang semakin mengutamakan produk rendah emisi karbon.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan DLHK Jawa Tengah, Adrianus Pandie, mengatakan industri hijau tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi. Akan tetapi, juga mendorong perusahaan menerapkan efisiensi energi, pengurangan emisi dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga pemberdayaan masyarakat.

"Konsep ini mendorong perusahaan untuk tidak sekadar taat terhadap regulasi, tetapi juga melampaui kepatuhan melalui efisiensi energi dan air, pengurangan emisi dan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, serta inovasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya dalam dialog bersama RRI, Jumat, 24 Juli 2026.

DLHK Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan melalui sosialisasi, pendampingan, inspeksi lapangan, hingga penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau PROPER. Penilaian tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dunia perbankan dan investor dalam melihat kinerja perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, July Emmylia, menyebut transformasi industri hijau menjadi kebutuhan agar industri di Jawa Tengah mampu bertahan di pasar global. Disperindag pun menargetkan seribu industri kecil dan menengah bertransformasi menjadi industri hijau pada tahun 2027 melalui pendampingan, fasilitasi sertifikasi, hingga penyelenggaraan Jateng Green Industry Award.

"Saat ini mereka masih selalu menganggap bahwa green industry itu ongkos biaya. Padahal justru sebenarnya bertransformasi ke green industry ini adalah investasi. Ketika kita melaksanakan green industry, maka efisiensi itu pasti merupakan akibat yang paling utama," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya industri yang berdaya saing sekaligus ramah lingkungan, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.(imm)