RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan keringanan pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Insentif tersebut menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi industri hijau sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor Jawa Tengah di pasar global.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, insentif pajak diberikan kepada pelaku usaha yang mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan dan menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam proses produksinya. Kebijakan itu diharapkan mampu mendorong semakin banyak perusahaan beralih ke sistem industri yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Luthfi dalam Jateng Green Industrial Summit 2026 di Grand Candi Hotel Semarang, Kamis, 23 Juli 2026. "Kami berikan insentif pajak untuk kawasan industri dan perusahaan, yang menerapkan industri hijau dan energi baru terbarukan," katanya.

Menurut Luthfi, industri hijau bukan lagi sekadar wacana masa depan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan saat ini. Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mendorong penggunaan energi bersih dan efisiensi energi di seluruh sektor industri.

Komitmen tersebut juga telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2025-2029. Implementasinya diperkuat melalui Pergub Jateng Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Industri Hijau.

Luthfi menjelaskan, penerapan industri hijau harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari industri kecil, menengah, hingga besar. "Dengan begitu dunia internasional akan melihat bahwa Jawa Tengah telah menerapkan green economy dan green industry," ujarnya.

Ia mengungkapkan, isu keberlanjutan lingkungan kini menjadi perhatian serius negara-negara tujuan ekspor. Bahkan, saat bertemu dengan perwakilan 41 negara Uni Eropa di Solo, ia mendapat masukan bahwa industri hijau dan energi baru terbarukan sudah menjadi kebutuhan utama dalam rantai pasok global.

"Saya bertemu perwakilan 41 negara Uni Eropa di Solo. Mereka bilang bahwa sustainable (keberlanjutan) lingkungan, industri hijau, dan energi baru terbarukan merupakan kebutuhan," katanya.

Melalui Jateng Green Industrial Summit 2026, Pemprov Jateng berupaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pembiayaan, dan berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut juga menjadi wadah untuk mempercepat pembangunan ekosistem industri hijau yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Disperindag Jawa Tengah bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) turut memberikan penghargaan kepada pelaku industri dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong transformasi industri hijau. Penghargaan diberikan dalam lima kategori, mulai dari industri kecil hingga kawasan industri hijau terbaik.

CEO IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pihaknya telah tiga tahun bekerja sama dengan Disperindag Jateng dalam pengembangan industri hijau. Program yang dijalankan antara lain penyusunan indeks siap hijau, pendampingan pemerintah daerah, hingga pembentukan industrial assessment centre.

“Kami juga melibatkan perguruan tinggi. Untuk membantu industri kecil dan menengah untuk menerapkan prinsip industri hijau," katanya.

Fabby menyebut nilai ekspor Jawa Tengah pada Januari-April 2026 mencapai USD 4,57 miliar atau tumbuh 19,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

"Data itu menunjukkan bahwa ekspor Jawa Tengah ditopang oleh manufaktur bukan komoditas mentah. Ini sebuah prestasi karena industri pengolahan berkontribusi sepertiga PDRB Jawa Tengah dan menyerap tenaga kerja terbanyak," ujarnya.

Menurut Fabby, perubahan aturan perdagangan global terkait target penurunan emisi karbon membuat transformasi industri hijau tidak bisa ditunda lagi. Perusahaan yang beroperasi di Jawa Tengah perlu segera beradaptasi agar tetap mampu menembus pasar ekspor utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Belanda, dan Korea Selatan.