RRI.CO.ID, Kota Magelang - Hingga pelaksanaan tahun ajaran baru 2026/2027 yang sudah berjalan hampirt satu pekan, masih terdapat 24 dari 56 sekolah dasar (SD) negeri di Kota Magelang masih kekurangan siswa baru. Bahkan, dari 24 SD negeri tersebut enam diantaranya mempunyai siswa baru kurang dari 10 anak.

“Sekolah -sekolah negeri tersebut mengalami kekurangan calon siswa sejak dibukanya system pemerinaman murid baru ( SPMB) tahun ini, kemudian dilakukan pendaftaran siswa baru tahao kedua. Meskipun demikian, hingga masa pembelajaran tahun ajaran baru ini tetap mengalami kekurangan dari 10 murid baru,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nurwiyono Slamet Nugroho, Sabtu 18 Juli 2026.

Guna memenuhi jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel), pihaknya memberikan sedikit kelonggaran sekolah-sekolah tersebut untuk memenuhinya, hingga Desember mendatang. Meskipun demikian, penerimaan calon siswa baru susulan tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti batas usia calon siswa maksimal tujuh tahun dan orangtua calon siswa ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

Menurutnya, calon siswa tersebut dapat diterima di sekolah tersebut meskipun proses kegiatan belajar -mengajar sudah berjalan. Karena, system mengunggah di data pokok Pendidikan (dapokdik) untuk mendapatkan nomor induk siswa nasional ( NISN) masih berposes hingga semester gasal.

“Proses upload di dapokdik berlangsung selama satu semester. Sehingga, dari Juli hingga Desember masih bisa ada tambahan siswa. Selain itu, kami juga sudah mewacanakan adanya regruoping ( penyatuan) SD yang kekurangan siswa baru,” katanya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Narisqa mengatakan, bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tengah mengkaji opsi regrouping. Terutama bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa baru dana berada dalam satu lokasi atau berdekatan.

“Di Kota Magelang terdapat sejumlah SD negeri yang berada dalam satu kompleks atau bahkan berbagi halaman yang sama, namun, jumlah siswa di masing-masing sekolah tidak seimbang. Ini tentu tidak ideal, baik dari sisi pembelajaran maupun operasional," kata Narisqa.

Menurutnya, regouping sekolah tersebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, mulai dari tenaga pendidik hingga sarana prasarana. Selain itu, dengan penggabungan jumlah siswa dalam satu kelas bisa lebih proporsional, sementara beban kerja guru menjadi lebih seimbang.

Narisqa juga memastikan, regrouping sekolah tersebut tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja guru. Melainkan sebaliknya, kebutuhan tenaga pendidik tetap ada, mengingat banyak guru juga yang memasuki masa pensiun. (wied)