RRI.CO.ID, Purworejo — Pemerintah Kabupaten Purworejo terus mendorong penguatan demokrasi yang inklusif melalui peningkatan literasi politik perempuan. Upaya itu diwujudkan lewat kegiatan Pendidikan Politik bagi Perempuan yang kembali digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purworejo, di Aula Kecamatan Butuh, Rabu, 24 Juni 2026.

Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, tidak hanya sebagai pemilih saat pemilu. Akan tetapi, juga sebagai subjek yang aktif menyampaikan aspirasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mengawal pembangunan di lingkungan masing-masing.

“Perempuan tidak hanya diharapkan hadir sebagai pemilih. Akan tetapi juga mampu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan ikut mengawal pembangunan di lingkungannya masing-masing,” ujar Yuli dalam sambutannya.

Menurutnya, pendidikan politik menjadi fondasi penting untuk membangun demokrasi yang sehat, partisipatif, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perempuan perlu dibekali pemahaman politik yang memadai agar mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan daerah.

Yuli berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan perempuan yang melek politik, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi perempuan yang berkualitas, lanjut dia, akan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif serta pembangunan yang lebih merata.

Senada dengan itu, Camat Butuh, Dyah Sumanti Wulandriani, menilai keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di berbagai bidang sangat penting agar pembangunan tidak berjalan timpang. Menurutnya, suara perempuan perlu hadir dalam setiap ruang kebijakan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Melalui pendidikan politik ini, Pemkab Purworejo berharap literasi politik perempuan terus meningkat, sehingga partisipasi mereka dalam demokrasi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mampu memengaruhi arah kebijakan daerah ke depan. Dengan begitu, pembangunan yang dihasilkan diharapkan semakin inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Ags)