LP2K Jateng Minta Pemerintah Jamin Keamanan Pasokan BBM Subsidi

RRI.CO.ID, Semarang - Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdun Mufid, menilai ketersediaan BBM subsidi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga barang di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. Meskipun yang mengalami penyesuaian harga adalah BBM non-subsidi seperti solar non-subsidi dan Pertamax, dampaknya tetap dirasakan masyarakat.

Sebab tidak semua konsumen dapat terus menggunakan BBM non-subsidi ketika harganya meningkat. Abdun menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi mendorong peralihan pengguna ke BBM subsidi.

Kondisi tersebut dapat meningkatkan antrean di SPBU dan mempercepat habisnya kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu pemerintah harus betul-betul menjamin BBM subsidi tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan masyarakat.

"Jika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor," kata Mufid Sabtu 20 Juni 2026. Ia menilai ketersediaan BBM subsidi yang terjaga akan membantu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

Sebaliknya, apabila pasokan terbatas dan akses masyarakat semakin sulit, biaya distribusi berpotensi meningkat dan memicu kenaikan harga komoditas. Meski dampak kenaikan BBM non-subsidi tidak sebesar jika BBM subsidi ikut naik, Abdun mengingatkan bahwa BBM tetap menjadi komponen penting yang memengaruhi harga berbagai barang dan jasa.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu memastikan distribusi energi berjalan lancar agar tidak menimbulkan gangguan pada rantai pasok. Selain menjaga pasokan BBM, pemerintah juga didorong untuk memastikan kebutuhan pokok mudah diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Menurut Abdun, pengendalian inflasi saat ini semakin menantang karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global. Ia menilai kemampuan masyarakat untuk melakukan penghematan juga memiliki batas.

Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, ruang efisiensi rumah tangga akan semakin sempit karena kebutuhan dasar tetap harus dipenuhi.

"Yang paling penting adalah memastikan barang-barang kebutuhan pokok tersedia dan mudah diakses masyarakat. Ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau menjadi kunci untuk menjaga daya beli dan mencegah tekanan ekonomi yang lebih besar," ujarnya.

Abdun berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga kecukupan pasokan kebutuhan masyarakat agar gejolak harga tidak semakin membebani konsumen di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.