Pinjol dan Judol Mengancam, Jateng Gencarkan Literasi Keuangan hingga Desa

RRI.CO.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal (pinjol) dan judi online. Upaya tersebut dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan legal.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan penguatan akses keuangan tidak hanya bertujuan memperluas layanan perbankan, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai praktik keuangan yang merugikan. Selain itu, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.

“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi dalam Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurutnya, akses pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau sangat dibutuhkan pelaku usaha, khususnya UMKM. Dengan dukungan kredit produktif yang memadai, sektor usaha kecil dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menilai tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktik judi online tanpa disadari lingkungan sekitar.

“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu, tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, edukasi keuangan akan diperluas hingga ke pelosok desa agar masyarakat mampu mengenali layanan keuangan legal dan menghindari berbagai modus penipuan digital. Program edukasi tersebut juga melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk memperkuat jangkauan sosialisasi di tingkat akar rumput.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencakup peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Selain itu, sinergi dengan industri jasa keuangan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Hidayat.

Berdasarkan asesmen OJK, ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. Sementara itu, kredit UMKM telah mencapai Rp206,54 triliun dan kredit sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan tumbuh positif sebesar 2,32 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, menyatakan pihaknya mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif. Hal itu diwujudkan melalui perluasan sistem pembayaran digital.

Pemanfaatan QRIS dan BI-FAST dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan formal. "Kami akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprov dan OJK untuk meningkatkan akselerasi ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Berbagai program TPAKD selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hasil yang signifikan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan edukasi keuangan.

Selain itu, Program Ayo Jateng Menabung berhasil mencatat 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun. Adapun Program Kredit Melawan Rentenir telah menyalurkan pembiayaan dengan outstanding Rp1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur.

Sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan yang legal dan produktif menjadi salah satu kunci meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan praktik pinjol ilegal dan judi online.