Redistribusi Guru SMP ke SD Belum Final, Dindikbud Purworejo Fokus Validasi Data

RRI.CO.ID, Purworejo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Dindikbud) Kabupaten Purworejo memastikan wacana redistribusi guru SMP ke SD belum masuk tahap keputusan. Kepala Dindikbud Purworejo, Yudhie Agung Prihatno, menegaskan pihaknya masih memprioritaskan pendataan, pemetaan, dan penataan guru.

“Prosesnya pendataan, pemetaan, baru penataan. Tiga-tiganya sedang berproses. Kita pastikan dulu data akurat, baru bicara arah kebijakan,” kata Yudhie, saat dikonfirmasi pada Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Yudhie, wacana pengalihan guru SMP ke SD, termasuk untuk Bahasa Inggris, belum final. Tahap awal adalah menghitung jumlah riil guru SMP dan beban jam mengajar untuk melihat ada tidaknya kelebihan atau kekurangan.

“Ini kompleks karena tiap mapel berbeda, rombel tiap sekolah juga tidak sama. Prinsipnya data harus benar-benar akurat,” ujarnya.

Purworejo memiliki 43 SMP negeri. Yudhie menyebut redistribusi diprioritaskan dalam satu jenjang lebih dulu. Guru dengan jam mengajar rendah bisa dipindah ke sekolah yang jamnya tinggi. Opsi antar jenjang baru dipertimbangkan jika se-Purworejo sudah penuh.

Untuk jenjang SD, Yudhie memastikan kondisinya jelas kekurangan guru. Sementara SMP masih divalidasi karena lebih variatif per mata pelajaran.

Total guru ASN di Purworejo lebih dari 5.000 orang. Akan tetapi, data tersebut dinamis karena ada guru pensiun tiap bulan.

Penataan ini bertujuan menciptakan keadilan jam mengajar dan mendukung program “Pinter Bocahe”. Yudhie menyebut karena tidak boleh mengangkat guru baru di 2026, SDM yang ada harus dioptimalkan. Targetnya, awal 2027 redistribusi antar sekolah lebih tertata.

Sementara itu, Ketua PGRI Purworejo, Irianto Gunawan, mendukung langkah tersebut namun mengingatkan beban mengajar harus manusiawi. “Jangan sampai jam mengajar terlalu maksimal, kalau 32 jam pelajaran untuk SMP, menurut saya masih normal dan manusiawi,” kata Gunawan.

Gunawan menilai penataan lintas jenjang membantu efisiensi anggaran tanpa mengorbankan produktivitas. PGRI akan rapat bersama Dewan Pendidikan dan Dindikbud membahas solusi kekurangan guru. Ia juga berharap 120 guru honorer ber-NUPTK yang belum lolos PPPK tetap mendapat perhatian.(Ags)